Respon Aksi GNKR 21-25 Mei, Dinkes Siagakan Seluruh Rumah Sakit

Aksi massa 02 di depan Gedung Bawaslu pada 15 Mei 2019. (Foto: dtc)

Jakarta, Dekannews- Kekhawatiran akan terjadinya chaos dalam aksi yang diinisiatori Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) pada 21-25 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) bertindak cepat.

Melalui Surat Edaran bernomor 52/2019 yang ditandatangani pada Jumat (17/5/2019), Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti meminta kepada direktur rumah sakit di seluruh Ibukota agar siaga, sehingga siap menerima pasien dari aksi tersebut.

"Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pengumuman Pemiu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, dengan ini saudara diharapkan untuk ...," kata Widyastuti pada paragraf surat yang hari ini, Minggu (19/5/2019), beredar di kalangan wartawan.

Inilah instruksi Widyastuti dalam surat edaran tentang Dukungan Kesehatan Terkait Pengumuman Pemilihan  Presiden dan Pemilihan Leguslatif Tahun 2019 itu:

1. Mempersiapkan rumah sakit untuk menerima pasien rujukan terkait kegiatan tersebut di atas. 

2. Pembiayaan pasien dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan, bila tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan dapat ditagihkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 

3. Setiap rumah sakit membuat laporan kegiatan secara online dan manual. 

Seperti diketahui, tensi politik Tanah Air bukannya mereda malah makin meninggi pasca pemungutan suara pada 2017 April 2019, karena kubu pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menuding kubu 01 Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB). Prabowo bahkan telah menyatakan akan menolak hasil rekapitulasi KPU Pusat, karena menengarai KPU menjadi bagian dari kecurangan yang TSMB tersebut, dan para pendukungnya menyuarakan untuk melakukan people power.

Tudingan itu membuat kubu 01 marah, sehingga Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji omongan para tokoh, dan memoidanakannya jika memgandung hasutan, fitnah, ujaran kebencian dan tindak pidana lain.

Tak cukup sampai di situ, polisi menangkap Eggi Sudjana, salah satu tokoh di 02 yang getol menyuarakan people power, dan memenjarakannya.

Tak pelak, kubu 02 mendidih. Agar tidak ada lagi yang ditangkap dan dipenjarakan, mereka membuang kata peoplen power dan menggantinya dengan Gerakan Nasional Medaulatan Rakyat (GNJR) yang dideklarasikan di Rumah Juang di Cikini, Jakarta Pusat. Gerakan ini kemudian membuat rencana untuk melakukan aksi pada 21 Mei hingga hari dimana KPU mengumumkan hasil rekapitulasinya pada 25 Mei.

Inisiator GNKR, Marwan Batubara, mengatakan, aksi ini dibuat agar Bawaslu maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon yang melakukan kecurangan secara TSM dapat didiskualifikasi. Aksi pada 21-25 Mei dilakukan untuk menekan KPU agar melaksanakan amanat UU ini.

Aksi ini didengar dan dituruti oleh pendukung 02 di seluruh Indonesia, sehingga mereka mulai mengalir ke Jalarta.

Menkopolhukam Wiranto pun tak tinggal diam. Dia meminta agar kepolisian di semua daerah mencegah penduduknya untuk memasuki Jakarta, sementara dj sisi lain kepolisian pun telah "membentengi" gedung KPU dan Bawaslu dengan pagar kawat, kendaraan berat seperti Baracuda, dan polisi yang dibekali senjata api laras panjang. (rhm)