Resmi Gugat ke MK, Prabowo-Sandi Serahkan 51 Bukti Dugaan Kecurangan Pilpres 2019

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyerahkan berkas permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 kepada panitera di Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). (Foto: Merdeka)

Jakarta, Dekannews- Pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW), Jumat (24/5/2019) malam resmi mendaftarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tim kuasa itu terdiri dari delapan orang, selain BW, tujuh lainnya adalah Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Son Haji, Iwan Satriawan, Lutfi Yazid, Teguh Nasrullah, dan Denny Indrayana.

"Bukti (yang dilampirkan) ada kombinasi antara dokumen dan saksi, dan ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti," jelas BW usai melapor.

Mantan komisioner KPK ini menambahkan, tidak menutup kemungkinan alat bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan.

"Insya Allah kita akan melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan dan menambahkan apa-apa yang penting," katanya. 

Ketika ditanya lebih rinci tentang 51 bukti yang telah disampaikan ke MK, BW menjelaskan, bukti yang diajukan meliputi pelaksanaan Pilpres hampir di seluruh wilayah di Indonesia, tapi ada yang terkonsentrasi di beberapa daerah. Ada di sekitar Jawa," katanya.

Atas pengajuan gugatan ini, MK menyatakan akan melakukan verifikasi berkas permohonan yang diajukan terlebih dahulu.

"Kami akan verifikasi dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan kami registrasi dalam buku registrasi perkara pada 11 Juni," ujar panitera Muhidin. 

Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni 2019, disusul pemeriksaan pokok perkara pada 17-21 Juni dan pengucapan putusan pada 28 Juni 2019. 

"Seandainya di proses sidang akan menambahkan alat bukti, maka kami menerima," katanya. 

Dalam proses verifikasi, MK akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan. Muhidin mengatakan, tim Prabowo harus memberikan berkas sebanyak 12 rangkap. Termasuk kelengkapan surat kuasa dan berkas yang memuat daftar alat bukti. (man)