Reformasi Birokrasi Pemprov DKI, Diantara Kewenangan dan Dominasi Kepentingan

Adhy Fadhly, Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia

REFORMASI Birokrasi merupakan satu hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. 

Perlu kita garis bawahi persoalan kompeten ini sehingga dalam melakukan reformasi birokrasi tidak berdasarkan like and dislike atau berada pada skema patron clien. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat DKI Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Birokrasi Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, beberapa hari ini mendapat sorotan tajam yang diakibatkan oleh banyaknya pimpinan OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), juga beredar kabar ada dominasi TGUPP.

Tidak salah jika ada pihak - pihak yang menginginkan jalannya birokrasi pemda secara maksimal guna mewujudkan visi misi Gubernur Anies Baswedan, diantaranya transparansi, kepercayaan dan pelayanan publik yang maksimal bagi warga Jakarta.

Yang aneh adalah tidak begitu terdengar kritikan legislatif terkait kekosongan jabatan yang segitu banyak, baik pada tingkat eselon 1 maupun eselon 2.

Reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah tantangan berat buat Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru. Terlebih jika benar ada dominasi dan peran super power TGUPP dalam masalah penempatan pimpinan OPD, yang sebenarnya bukan kewenangan mereka.
Untuk bisa mengubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap birokrasi agar menjadi persepsi yang positif harus benar - benar berdasarkan pada kompetensi sumber daya manusia. Bukan pada persoalan like and dislike, untung dan rugi.

Untuk mengubah persepsi tersebut diperlukan pendekatan - pendekatan yang sistematis, konseptual, visioner dan sinergitas yang baik antara sesama instansi pemerintahan. Hal ini agar mengubah paradigma yang berorientasi kepada kekuasaan, untung rugi ke paradigma yang berorientasi kepada pelayanan publik.

Nah dalam hal ini Baperjakat yang memiliki peran, dimana disitu ada Sekda, Asisten Pemerintahan juga Kepala BKD. Namun disini terbentur lagi, Asisten Bidang Pemerintahan saat ini masih berstatus Plt. Seharusnya setelah ada penunjukan Plt Walikota Jakarta Utara, maka Plt Asisten Bidang Pemerintahan harus segera didefinitifkan oleh gubernur, bukan di plt-kan lagi sebagai Aspem. Ini menjadi bola liar dalam persepsi publik, sebab dengan proses yang berjalan ini sangat berpotensi terjadinya pola transaksional dan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak - pihak tertentu.

Perlu dilihat bahwa birokrasi Pemda DKI Jakarta belumlah sampai pada suatu titik yang memuaskan masyarakat. Untuk sebuah reformasi birokrasi yang baik,
indikatornya adalah tatkala ada kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ini yang menjadi tantangan besar Sekda yang baru untuk bagaimana dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang benar - benar memuaskan masyarakat. Sangat diperlukan suatu peningkatan yang nyata, sehingga bisa membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan dapat memberikan rasa percaya diri dan optimisme publik yang disertai maksimalnya pelayanan publik.

Jangan sampai faktor like and dislike atau sanderaan patron clien diterapkan dalam birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta.

Gubernur tidak boleh tersandera oleh pola patron clien juga dominasi pihak - pihak tertentu. Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian dan Sekda selaku Baperjakat tidak boleh menutup diri terhadap masukan dan kritikan yang disampaikan publik.

Kritikan dan masukan itu merupakan suatu hal yang positif yang dapat dijadikan alat kontrol dalam bentuk ‘chek and balance’ untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan begitu maka  perkembangan serta evaluasi secara langsung bisa dilakukan gubernur guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean government.

Contoh konkrit yang bisa kita lihat, penghargaan terakhir yang diperoleh Gubernur Anies, di ajang bergengsi tingkat dunia untuk bidang transportasi, yakni Sustainable Transport Award (STA) 2021, sehingga Anies Baswedan masuk jajaran pahlawan transportasi dunia tahun 2021 atau 21 Heroes 2021 versi Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).
Ini semua tidak terlepas dari kebijakan kebijakan strategis dan all outnya pimpinan pimpinan OPD yang berstatus definitif, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga.

Mereka - mereka yang berstatus definitif dapat mengambil kebijakan - kebijakan strategis untuk menunjang program pembangunan, namun beda hal dengan OPD yang pimpinan berstatus plt, ini sangat rumit sebab banyak kebijakan - kebijakan strategis yang terasa sangat beban untuk di ambil terlebih kalau sudah menyangkut pengelolaan keuangan. Ini yang harus menjadi catatan dan perhatian Gubernur dan Sekda untuk dapat segera mendefinitifkan pimpinan OPD.

Sebab persoalan birokrasi bukan satu - satunya persolan yang harus dibenahi, masih ada persoalan pengelolaan keuangan daerah yang dalam beberapa tahun terakhir dinilai amburadul, meskipun predikat WTP selalu diraih Pemprov DKI Jakarta, namun predikat WTP bukan jaminan tidak adanya praktek korupsi. *

 

*Adhy Fadhly, Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia