Reformasi Birokrasi, Gubernur Murad Ismail harus Jauhi Sanderaan Patron Clien

Gubernur Maluku Murad Ismail. [foto:ist]

Reformasi birokrasi yang dilakukan dan yang akan dilakukan, masih butuh banyak pembenahan. Untuk bisa mengubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap birokrasi agar menjadi persepsi yang positif harus benar - benar berdasarkan  pada kompetensi sumber daya manusia.

Oleh: Adhy Fadhly, Koordinator PPM_95

Reformasi Birokrasi merupakan satu hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Perlu kita garis bawahi persoalan kompeten ini sehingga dalam melakukan reformasi birokrasi tidak berdasarkan like and dislike atau berada pada skema patron clien. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Birokrasi Pemerintahan Daerah Maluku, beberapa hari lalu, merupakan kinerja 100 hari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Orno, merupakan langkah positif.

Kendati pun begitu, ada beberapa kritikan dan pendapat yang datang dari publik hingga legislatif. Kritik dan pendapat merupakan sesuatu yang wajar, Murad Ismail merupakan sosok yang tidak antikritik.

Reformasi birokrasi yang dilakukan dan yang akan dilakukan, masih butuh banyak pembenahan. Untuk bisa mengubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap birokrasi agar menjadi persepsi yang positif harus benar - benar berdasarkan  pada kompetensi sumber daya manusia.

Untuk mengubah persepsi tersebut diperlukan  pendekatan yang sistematis, konseptual, visioner dan sinergitas yang baik antara sesama instansi pemerintahan. Hal ini agar mengubah paradigma yang berorientasi kepada kekuasaan ke paradigma yang berorientasi kepada pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi di Pemda Maluku merupakan agenda prioritas Pemerintahan Murad - Orno. Seusai dilantik, Gubernur secara terang - terangan telah menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja beberapa kepala dinas di antaranya Kadis Pariwisata, Kadis Pendidikan  begitu juga Kadis ESDM. 

Pada kenyataannya terjadi kontradiksi. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Gubernur Murad Ismail, dengan masih menetapkan Saimima dan Nanlohy masih tetap mendapat tempat dalam kabinet Murad - Orno. Keputusan ini salah satu sebab yang memicu interpretasi negatif terhadap Gubernur Murad. Masyarakat Maluku mempertanyakan penempatan kembali pejabat yang tidak berkompeten tetap menjadi pilihan dalam agenda reformasi birokrasi. 

Perlu  disampaikan bahwa selama ini (saat kepemimpinan Assagaf - Sahuburua) belumlah sampai pada suatu titik yang memuaskan masyarakat atau publik terkait reformasi birokrasi. Untuk sebuah reformasi birokrasi yang baik, indikatornya adalah tatkala ada kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ini yang menjadi tantangan besar Murad Ismail. Untuk bagaimana dapat  mewujudkan reformasi birokrasi yang benar - benar memuaskan masyarakat. Sangat diperlukan suatu peningkatan yang nyata, sehingga bisa membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan hari ini dapat memberikan rasa percaya diri/optimisme  masyarakat disertai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Jangan sampai faktor like and dislike atau sanderaan patron clien kembali diterapkan dalam birokrasi Pemerintahan Provinsi Maluku saat ini.

Gubernur maupun Wakil - nya tidak tersandera oleh pola patron clien dan gubernur tidak  boleh menutup diri terhadap masukan dan kritikan yang disampaikan publik. Kritikan dan masukan itu merupakan suatu hal yang positif yang dapat dijadikan alat kontrol dalam bentuk ‘chek and balance’ untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat. 

Dengan begitu maka perkembangan serta evaluasi secara langsung bisa dilakukan gubernur guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean government.

Hak Prerogatif
Namun saya s edikit pesimis hari ini disaat sering mendengar ungkapan - ungkapan dari sang gubernur terkait "Hak prerogatif". Bisa saja ini menandakan arogansi Pak Gubernur.

Yang menjadi perbincangan publik maluku saat ini adalah tanggapan gubernur terkait posisi sekda yang sebentar lagi akan ditinggalkan Hamin bin Taher.

Terkait persoalan ini, saya menyarankan gubernur tidak selalu berbicara tentang hak prerogatif, sebab posisi Sekda yang eselon 1B atau yang sekarang disebut pejabat tinggi madya diangkat oleh presiden dari 3 nama yg diusulkan oleh gubernur. Jadi untuk jabatan Sekda Provinsi, Guber tidak punya hak prerogatif.

Mengacu pada UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan PP No: 11/2017 tentang Manajemen ASN sudah sangat jelas. Jadi sebaiknya Gubernur tidak perlu sering bicara tentang hak prerogatif, sebelum lebih dulu memahami UU No: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sangat keliru jika persoalan sekda di bilang hak prerogatif gubernur. Jangan sampai gubernur terkesan melecehkan presiden.

Aturan penetapan sekda diputuskan melalui Tim Penilaian Akhir (TPA) setelah melalui proses seleksi terbuka di tingkat provinsi.

TPA sendiri  dibentuk langsung oleh Presiden bahkan rapat TPA itupun turut dihadiri langsung Presiden maupun Wakil Presiden. Jadi bagaimana bisa dikatakan itu adalah hak prerogatif Gubernur?

Untuk itu Gubernur janganlah terlalu sering bicara soal hak prerogatife. Untuk penetapan sekda semua ada aturan yang mengatur. Untuk menghindari persepsi publik bahwa Gubernur Maluku itu arogan.

Terakhir yang ingin saya sampaikan, terkait adanya perombakan birokrasi susulan yang akan dilakukan Pak Gubernur Murad Ismail, pada Oktober nanti, perlu dipahami bahwa ada beberapa indikator utama dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi yang dilakukan diantaranya; indeks kepuasaan masyarakat, bebas korupsi, yang mana dapat dilihat dari integritas, profesionalitas serta indeks persepsi corruption publik.

Terakhir terkait performance aquntability dan transparansi publik. Substansinya, kemampuan orang - orang yang menduduki suatu jabatan harus benar - benar sesuai dengan kompetensi dasarnya.

Untuk itu, Pak Gubernur harus mampu menjauhi skema patron clien. Begitu juga like and dislike, yang selalu mendapat tempat di hampir semua jajaran pemerintahan. *