Rancu, Landasan Hukum TGUPP, Dewan Bisa Interpelasi

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. [Dekannews/dok]

Jakarta, Dekannews - Pengamat Kebijakan Publik Amir mengatakan Landasan Hukum Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bentukan gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Bawesda rancu.

Pasalnya Pergub No.16 Tahun 2019 tentang TGUPP  terjadi tumpang tindih  tugas pokok dan  perlu untuk dilakukan revisi. ”Sudah saatnya Pergub No 16 Tahun 2019 tentang TGUPP direvisi, agar tugas pokok yang dijalankan TGUPP tak tumpang tindih dengan lembaga lain,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah saat di hubungi  di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

TGUPP, lanjut Amir, bertugas hanya membantu Gubernur, secara ansich tidak perlu diberikan kewenangan apapun, tidak boleh campur tangan urusan SKPD, tidak boleh terlibat dalam urusan APBD, tidak boleh ikut dalam penataan birokrasi dan bahkan tidak boleh lakukan intervensi dalam proses pengadaan barang maupun jasa. “Disinyalir hal tentang intervensi dilakukan oleh oknum anggota TGUPP, kemudian jadi sorotan DPRD DKI Jakarta,” jelas Amir.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan tumpang tindih tupoksi TGUPP itu, misalnya mengenai tugas TGUPP yang menyebutkan melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah, padahal itu tugas Wagub. “Tolong cek pasal 66 dalam UU Pemda tahun 2014, ini salah satu bukti tugas TGUPP melampaui batas,” pinta aktivis senior Jakarta ini.

Dengan demikian, masih kata Amir, dikhawatirkan TGUPP itu bisa mengatur-ngatur SKPD dan suatu saat bisa ganti kepala SKPD lewat Anies, padahal TGUPP bukan nomenklatur sendiri. “TGUPP itu bukan lembaga, hanya tim yang dibentuk oleh diskresi Gubernur,” tegasnya.

Mengenai polemik TGUPP ini, menurut Amir, DPRD DKI Jakarta bisa saja mengunakan Hak Interpelasi, untuk meminta keterangan Gubernur Anies. "Dewan bisa saja melakukan interpelasi tentang apakah TGUPP sudah tidak lagi diperlukan?” pungkas Amir Hamzah. (kir)