Rakor I FPK Jakut Hasilkan Beberapa Rekomendasi

Peserta Rakor I FPK. (Foto: eko/Dekan)

Jakarta, Dekannews- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kamis(15/8/2019), mengadakan rapat koordinasi (Rakor) pertamannya dengan anggota dan Dewan Pembina Ormas tersebut. 

FPK merupakan organisasi perwakilan etnis di 34 provinsi di Tanah Air, plus tiga ras, yaitu Arab, Tionghoa dan India. 

Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasuban Kesbangpol) Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi, menjelaskan, PFK adalah organisasi binaaan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) dan Pergub DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman pembentukan Organisasi Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan. 

Pembina FPK ini menambahkan, FPK dibentuk di semua level pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. 

"Karena Jakarta Utara merupakan miniatur Indonesia  yang di dalam nya terdiri berbagai suku, etnis dan ras yang memungkinkan dan sangat rentan terhadap konflik, maka perlu dibentuk FPK agar bisa bersama menjaga dan saling membaur, sehingga fanatisme daerah bisa diredam dan kebersamaan dalam membangun dan menjaga  NkRi dapat  terwujudnya," tambahnya

Wakil Walikota Jakarta Utara yang juga merupakan ketua Dewan Pembinan FPK Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mengatakan, Jakarta Utara menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, adalah barometer perkembangan DKI, karena letaknya di pinggiran pantai dengan beraneka ragam suku dan etnis, dan di dalamnya terdapat sentra bisnis serta pusat perputaran ekonomi Indonesia. 

Maka, lanjut dia,  Jakarta Utara haruslah kondusif dan aman. 

"Untuk itulahlah fungsi FPK, yakni untuk mempersatukan dan menjaga persatuan etnis-etnis yang ada di Indonesia," jelasnya. 

Ali juga mengatakan kalau FPK berfungsi sebagai corong untuk menyosialisasikan program-program pembangunan pemerintah agar sasaran pembangunan tepat sasaran. 

Ketua FPK Jakarta Utara,  Nasrul Nur, menjelaskan Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu para Dewan Pembina yang terdiri dari Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) membantu menyosialisasikan FPK melalui tehnik dan pelaksanaan program kerja FPK. 

Karena kurangnya anggaran, FPK meminta kepada Dewan Pembina untuk membuat nomenklatur anggaran dalam Musrenbang agar setiap UKPD mencantumkan anggaran sosialisasi FPK di masing UKPD. 

"Program Jangka Pendek FPK adalah mengadakan pagelaran seni, budaya dan kuliner yang akan diselenggarakan selama tiga hari di kantor Walikota Jakarta Utara," jelasnya.(eko)