Putusan MA Gerus Legimitasi dan Kepercayaan Presiden Jokowi di Dunia International

Amir Hamzah saat di Gedung KPK [dok]

Jakarta, Dekannews – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dapat menggerus legitimasi Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 lalu, juga kepercayaan dunia International terhadap Pemerintahan Indonesia. "Putusan MA itu bukan hanya melemahkan legitimasi di mata masyarakat Indonesia, namun  dapat juga melemahkan kepercayaan dunia International terhadap Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi," ungkap Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, baru-baru ini, di Jakarta.

Jika dunia International sudah tidak percaya dengan hasil Pilpres 2019, lanjut Amir, maka mereka pun meragukan legitimasi pemerintah Indonesia yang dipimpin pasangan Capres-Cawapres hasil Pilpres yang dianggap curang. Ini berbahaya sekali bagi posisi Indonesia di masyarakat International,” ucap Amir lagi. 
Menurunnya tingkat kepercayaan dunia internasional, lanjut Amir, bisa dengan memutuskan hubungan diplomatik, membatalkan investasi, pinjaman utang dan pelarangan warga untuk berkunjung ke Indonesia,” jelas Amir.

Dengan demikian, jelas Amir, keberadaan Indonesia  selama ini kebijakan ekonominya tergantung oleh investasi dari dunia International, apabila mereka sudah tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, maka akan mempengaruhi aliran investasi ke Indonesia, cepat atau lambat, dunia international enggan untuk berinvestasi di Indonesia, kecuali Cina sehingga sangat kondisi tersebut akan mempengaruhi roda perekonomian Nasional yang bisa terancam kolaps.

“Apabila ekonomi kolaps terjadilah kekacauan politik yang dapat memicu kekacauan sosial, jika kondisi tersebut terjadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi impeachment terhadap Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin, akibat hilangnya legitimasi masyarakat Indonesia maupun dunia International,” terang mantan Ketua Pokja Penyelesaian Konflik Maluku ini.
Dalam pandangan Amir, sebagai Lembaga Tinggi  kekuasaan yudikatif yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945, MA merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan Yudikatif dalam konsepsi Trias Politica yang sangat mempengaruhi keberlangsungan demokrasi dalam suatu Negara. Tentu keberadaan MA menjadi sangat strategis dalam penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Dengan adanya Putusan MA memenangkan Rachmawati Soekarnoputri dkk atas KPU terkait Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa pasal 3 dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Keputusan MA tersebut, kata Amir, justru memperkuat adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019. “Putusan MA tersebut otomatis akan mempengaruhi penilaian Dunia International terhadap legitimasi pemilu 2019 beserta hasilnya dan juga penilaian legitimasi kemenangan Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilres 2019 lalu,” tandas Amir. (Kir)