PSBB Transisi, Kapal Penumpang di Kepulauan Seribu Kembali Beroperasi Tiap Hari

Kapal tradisional sandar di Dermaga Pulau Pramuka. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) telah melonggarkan kembali regulasi tentang operasional kapal penumpang dan pengelolaan wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Pelonggaran itu dilakukan seiring dengan diberlakukannya kembali PSBB transisi oleh Gubernur Anies Baswedan sejak Senin (12/10/2020). 

"Di masa PSBB transisi transpotasi (beroperasi) setiap hari, hanya kapasitas penumpang 50% dan Homstay/resort 50% dengan protokol kesehatan," kata Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/10/2020). 

Sebelumnya, saat Anies memberlakukan PSBB Jilid II pada 14 September hingga 11 Oktober 2020, warga Kepulauan Seribu menjerit, karena saat itu kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 156 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB  Bidang Transportasi, dan Plt Kepada Disparekraf Gumelar Ekalaya menerbitkan Surat Edaran Nomor 353/SE/2020 tentang Pembatasan Usaha Pariwisata Selama Masa PSBB. 

Surat Edaran Kepala Dishub menetapkan, kapal penumpang di wilayah Kepulauan Seribu hanya diizinkan beroperasi pada Senin dan Jumat pukul 05:00 hingga 18:00 WIB, serta hanya boleh mengangkut warga ber-KTP Kepulauan Seribu, ASN dan TNI/Polri. 

Sementara Surat Edaran Dinas Parekraf menetapkan bahwa selama PSBB jilid II diberlakukan,  sektor pariwisata di Kepulauan Seribu ditutup. 

Kedua regulasi itu membuat warga Kepulauan Seribu mengalami banyak kesulitan, karena operasional kapal penumpang yang dibatasi membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab, kebutuhan mereka sebagian besar dibeli di wilayah kota administrasi di Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Utara. 

Selain itu, sektor wisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Seribu, dan sebagian besar warga di kabupaten ini juga hidup dari sektor tersebut. 

Maka, ketika sektor pariwisata ditutup, praktis warga kehilangan penghasilan. 

Pada 25 September 2020, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi bersama instansi terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Angke, KSOP Tanjung Priok, KSOP Kepulauan Seribu, kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, dan kepala Suku Dinas Parekraf Kepulauan Seribu melakukan rapat koordinasi dengan Dishub dan Disparekraf di Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hasilnya, khusus untuk di Kepulauan Seribu dibuat regulasi sebagai berikut:
1. Kapal reguler menuju Kepulauan Seribu dapat beroperasi pada hari Senin, Kamis dan Minggu pukul 05:00-18:00 WIB dan jumlah penumpang 50% dari kapasitas angkut maksimal;
2. Kapal carter yang mengangkut tamu hotel/resort/homestay dengan tujuan Pulau Seribu dapat beroperasi setiap hari dengan syarat tamu yang berkunjung memiliki hasil rapid test (non reaktif) yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah/swasta yang masih berlaku (maksimal 3 hari sebelum keberangkatan);
3. Perhotelan/akomodasi/homestay di Kepulauan Seribu dapat beroperasi dengan syarat tamu yang berkunjung memiliki hasil rapid test (non reaktif) yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah/swasta yang masih berlaku (maksimal 3 hari sebelum keberangkatan);
4. Terhadap pengunjung yang akan menuju wilayah Kepulauan Seribu (selain warga Kepulauan Seribu) akan dilakukan pengecekan surat hasil rapid test di posko check point pelabuhan/dermag keberangkatan menuju Kepulauan Seribu dan diminta kerjasamanya Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Warga Kepulauan Seribu yang melanggar PSBB akan dilakukan tes swab dengan difasilitasi Suku Dinas Kesehatan Administrasi Kepulauan Seribu

Jika kini kapal tradisional dapat beroperasi setiap hari, berarti jadwal operasional kapal yang disepakati pada poin 1 menjadi tidak berlaku, dan sektor pariwisata di Kepulauan Seribu telah dibuka kembali karena resort dan homestay sudah boleh menerima tamu. 

Seorang pemilik kapal tradisional yang beroperasi di Kepulauan Seribu, Mitun, membenarkan bahwa sejak PSBB Transisi diberlakukan, kapal-kapal penumpang, baik kapal tradisional, kapal milik Dishub maupun KMP Arwana milik PT ASDP, sudah dapat beroperasi setiap hari, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Karena jumlah penumpang yang dibatasi, jelas dia, sekali pemberangkatan kapal dari Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, atau sebaliknya dari pulau ke Kaliadem, jumlah penumpang yang dapat diangkut kapal tradisional hanya 15-30 orang. 

"Masih sulit untuk menutup biaya operasional, karena itu kita berharap Dishub mau memundurkan jadwal keberangkatan kapal-kapalnya, sehingga penumpang yang akan naik kapal Dishub, bisa beralih ke kapal kami," kata Mitun. 

Ia menjelaskan, kapal-kapal Dishub paling lambat berangkat pukul 08:30 WIB, dan ia berharap jadwal itu dimundurkan ke pukul 10:00 WIB. 

Bupati Kepulauan Seribu berharap, semua warganya lebih disiplin lagi dalam menjalankan protokol kesehatan. 

"Jangan sampai Gubernur kembali menarik rem darurat karena angka paparan Covid naik lagi. Jika Gubernur kembali menarik rem darurat, maka PSBB transisi kembali distop dan PSBB dengan pengetatan PSBB Jilid I dan II, sekali lagi diberlakukan," pungkas Junaedi. (rhm)