Presiden Jokowi Peringatkan Ancaman Krisis Pangan

Presiden Jokowi. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews - Presiden Joko Widodo  memperingatkan jajaran menteri dan pejabat di lingkungan pertanian terkait munculnya ancaman krisis pangan di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (11/1/2021).

Presiden menyatakan, pembatasan kegiatan berpengaruh terhadap lalu lintas barang dan komoditas antarnegara akibat pandemi, telah berdampak pada persediaan pangan, terutama pada komoditas yang masih banyak impor. Hal ini seperti disebutkan dalam laporan Food and Agriculture Organization (FAO).

Oleh karena itu, Presiden memperingatkan para menteri agar fokus mencari jalan keluar untuk komoditas yang dapat tumbuh baik di Indonesia, seperti kedelai, jagung, gula dan bawang putih.

“Tolong ini jadi catatan dan dicarikan desain yang baik agar kita bisa selesaikan. Menurut saya kita tidak bisa melakukan hal yang konvensional, rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun,” ungkapnya.

Sebelumnya, produsen tahu dan tempe mogok sepanjang 1 - 3 Januari 2021 lantaran harga kedelai yang terus melambung. Saat ini, harga kedelai sudah menembus Rp470.000 dari sebelumnya Rp370.000 per karung seberat 50 kilogram.

“Kenapa petani kita tidak mau tanam (kedelai), karena harganya kalah dengan yang kedelai impor,” ujar Presiden.

Salah satunya adalah dengan penyelesaian food estate agar dapat dimanfaatkan untuk penanaman produk pertanian di lahan yang luas.

Secara khusus, Presiden menyebutkan food estate di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah agar segera diselesaikan.

“Ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Lahan kita masih. Cari lahan yang cocok untuk kedelai. Jangan hanya sehektare, dua hektare, 10 hektare. [Pilih yang] 100.000 hektare, 300.000 hektare, 500.000 hektare, atau 1 juta hektare,” ujarnya.

Masalah tingginya impor pada sejumlah komoditas diperparah dengan besarnya pengeluaran negara untuk subsidi pupuk. Presiden menyebutkan anggaran subsidi sebesar Rp33 triliun setiap tahunnya.

“Kalau setiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu kemudian tidak ada lompatan dari sisi produksi. Ada yang salah, ada yang tidak benar di situ,” tandas Presiden.

Kendati demikian dia mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian yang mencetak peningkatan ekspor komoditas sawit pada tahun lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan salah satu fokus kerja Kementerian adalah pembangunan food estate dan korporasi pertanian yang sementara ini telah berjalan di enam provinsi.

Selain itu, Kementan juga akan melanjutkan program lumbung pangan yang akan dibangun di desa, kabupaten/kota, dan nasional. (sumber: Bisnis