Prabowo Harus Belajar dari Kasus SBY

Ilustrasi. (Dok: hersubenoarief)

MEREKA bukanlah buzzer, alias pasukan bayaran yang digerakkan oleh Sandiaga Uno, seperti dugaan Andi Arief. Para netizen ini adalah representasi masa pendukung militan Prabowo-Sandi yang bekerja secara sukarela. Serangan mereka sangat massif, tapi tidak terstruktur.

Oleh : Hersubeno Arief
Pengamat politik dan media

Dalam sepekan terakhir mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “panen” ucapan duka cita dan hujatan. Ucapan duka cita karena meninggalnya istri tercinta Ny Kristiani Herawati. Hujatan, cercaan, bahkan makian karena pilihan sikap politiknya.

Hujatan, terutama di media sosial, intensitasnya beberapa hari terakhir kian meningkat. Sementara ucapan duka cita sudah menghilang seiring waktu.

Netizen yang marah seakan tak peduli tanah di pemakaman Ani Yudhoyono belum kering dan umat Islam tengah memasuki hari raya Idul Fitri 1440 H. Bagi mereka momen yang biasanya dimanfaatkan untuk saling memaafkan diabaikan. Kekesalan atas sikap SBY dan keluarganya mengalahkan segalanya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mencoba mengalihkan kemarahan netizen pendukung 02 dengan menuduh bahwa gelombang serangan ke SBY dan Partai Demokrat di linimasa adalah terstruktur, sistematis dan massif yang digerakkan oleh Sandiaga Uno melalui para buzzer bayaran.

”Selamat Hari Raya Idul Fitri buat @sandiuno, minal aidin walfaizin. Di hari baik ini mohon bantuannya agar para buzzer menghentikan serangan dan fitnah ke Partai Demokrat dan keluarga SBY. Terima kasih, untuk saling bantu,” tulis akun Twitter @AndiArief Kamis (6/6).

Apakah ancaman serangan balik Andi Arief, atau bahkan tantangan model jubir Demokrat model Ferdinan Hutahaean akan membuat netizen iba dan berhenti menyerang?

Jika kita amati berbagai percakapan di medsos harapan itu tampaknya akan sulit terwujud.

Sikap dan pilihan politik SBY yang dianggap mendua, tidak loyal terhadap partner koalisi dan hanya memikirkan kepentingan politik sendiri, khususnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat para pendukung paslon 02 benar-benar marah.

Mereka bukanlah buzzer, alias pasukan bayaran yang digerakkan oleh Sandiaga Uno, seperti dugaan Andi Arief. Para netizen ini adalah representasi masa pendukung militan Prabowo-Sandi yang bekerja secara sukarela. Serangan mereka sangat massif, tapi tidak terstruktur.

Mereka sesungguhnya sudah mencermati berbagai langkah politik SBY sejak awal pencalonan dengan pandangan penuh curiga. Dimulai ketika SBY dan Demokrat dengan terpaksa harus mendukung Prabowo-Sandi karena ditolak koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Manuver Andi Arief langsung menyerang Prabowo sebagai jenderal kardus karena tidak mengusung AHY sebagai cawapres, sampai absennya SBY dalam berbagai kampanye Paslon 02 mendapat catatan khusus.

Para pendukung Paslon 02 kemudian mencoba memaklumi ketika SBY benar-benar absen karena menunggui Ny Ani yang sakit keras di Singapura.

Pendukung Prabowo-Sandi kembali mencatat dan mulai menggugat sikap SBY ketika dia mempersoalkan kampanye terbuka di GBK Ahad (7/4). Kekecewaan terus berlanjut ketika mengetahui SBY hanya diam membisu melihat berbagai kecurangan yang dipersoalkan kubu Paslon 02.

Alih-alih mendukung perjuangan Prabowo-Sandi, SBY malah mengutus AHY bertemu Jokowi di Istana usai Pilpres 17 April. AHY bahkan sampai bertemu Jokowi sebanyak dua kali. Di Istana Merdeka dan Istana Bogor.

“Akibat pertemuan itu, AHY, SBY, dan Partai Demokrat diserang habis oleh kalangan tertentu,” kata SBY lewat siaran video yang diputar di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Senin (27/5).

SBY mengaku tahu darimana serangan itu berasal. Dia membantah pertemuan itu sebagai upaya Demokrat masuk dalam pemerintahan Jokowi. Pertemuan itu membahas masalah kebangsaan.

Hujatan atas SBY kian kencang ketika dia meralat ucapan Prabowo tentang pilihan politik Ny Ani pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada dua kali pilpres itu kata Prabowo Ny Ani memilihnya.

Prabowo menyampaikan hal itu ketika diminta menyampaikan apa kenangannya atas Ny Ani. Namun SBY yang berdiri tak jauh di belakangnya meminta wartawan mengabaikan ucapan Prabowo dan memintanya untuk meninggalkan kediamannya di Cikeas.

Kekesalan para pendukung Prabowo-Sandi memuncak karena pada Idul Fitri kali ini AHY dan adiknya Edhie Baskoro bersama istri memilih bersilaturahmi dengan Megawati dan Jokowi, BJ Habibie, dan Ny Shinta Nuriyah Wahid, tapi tidak ke Prabowo.

Sikap SBY dan keluarganya dianggap mengkhianati Prabowo-Sandi dan para pendukungnya . Mereka tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas kecurangan pada Pilpres 2019.

Ketika teman seiring sedang berjuang hidup mati, mereka sudah bercanda ria dan berswafoto bersama para lawan politiknya.

Kemarahan mereka kira-kira bisa disamakan—bahkan lebih— dengan marahnya para purnawirawan TNI terutama korps baret merah atas penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Jiwa korsa (sesprit de corps) mereka terganggu. Tak ada cara lain, kecuali menyerang.

Bisa juga terjadi pada Prabowo maupun Sandi

Kasus yang menimpa SBY dan keluarga sesungguhnya bisa menimpa Prabowo dan Sandi. Para pendukung paslon 02 terutama kalangan emak-emak dan umat sedang mengamati dengan cermat berbagai manuver politik seputar rencana pertemuan Jokowi dengan Prabowo.

Bukan pertemuan itu yang dipersoalkan. Namun deal-deal politiknya di balik pertemuan itu yang menjadi persoalan.

Terlalu naif bila kita percaya apa yang dikatakan oleh SBY bahwa hal itu tak ada kaitannya dengan bagi-bagi jatah jabatan menteri, khususnya bagi AHY. Begitu juga dengan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi.

Para pembantu dekat Jokowi secara terbuka sudah mengakui adanya tawaran politk bagi Partai Gerindra apabila Prabowo bersedia bertemu Jokowi dan mendukung pemerintahannya.

Dalam politik deal-deal politik semacam itu merupakan hal yang lumrah. Ada adagium yang sangat terkenal “dalam politik tidak ada makan siang yang gratis.” Semua ada harganya.

Bagi kubu Jokowi memberikan beberapa kursi di kabinet kepada Gerindra —bahkan dalam jumlah yang banyak— dan berbagai konsensi politis dan bisnis lainnya, harganya jauh lebih murah, ketimbang meneruskan konfrontasi.

Gugatan di MK bisa segera dihentikan, KPU bisa segera menetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Jokowi bisa segera melakukan reshufle kabinet tanpa menunggu pelantikan pada bulan Oktober, dan bisnis bisa berjalan seperti biasa.

Tapi tunggu dulu, apa dampaknya bagi Prabowo, Gerindra dan masa depan politiknya apabila bersedia bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi?

Pertama, para pendukungnya akan sangat kecewa dan menilai Prabowo sama saja, bahkan lebih parah dibanding SBY. Kredibilitas, keteguhan sikap Prabowo yang selama ini dia bangun akan hancur dalam sekejap.

Jangan lupa Prabowo sudah pernah berjanji akan terus bersama rakyat berjuang sampai titik darah penghabisan. “Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat!,” tegasnya ketika menyampaikan sikapnya secara terbuka atas kecurangan politik di Hotel Sahid Jaya, Jakarta (14/5)

Prabowo sudah terikat dengan janji itu. Dia tidak bisa mengikuti kemauannya sendiri, apalagi mengikuti faksi pragmatis di tubuh Partai Gerindra maupun orang-orang di sekitarnya.

Kedua, Gerindra akan mengalami nasib yang sama dengan partai Demokrat ditinggalkan para pendukungnya. Suaranya dari pemilu ke pemilu akan terus merosot dan menjadi partai gurem.

Harus disadari bahwa Gerindra dan Demokrat adalah partai yang dibangun mengandalkan reputasi dan kekuatan figur para pendirinya Prabowo dan SBY. Hancurnya reputasi para pendiri akan sangat berdampak terhadap reputasi partai.

Harus diakui dengan jujur dan kerendahan hati, perolehan suara Prabowo-Sandi kemarin bukanlah semata hasil kerja partai pendukung dan tim suksesnya.

Ketiga, hancurnya kepercayaan publik terhadap para politisi. Semua politisi akan dinilai sama saja hanya mengejar jabatan tanpa idealisme.

Partisipasi politik, semangat kerelaan berkorban, berjuang atas sebuah nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran, seperti yang tampak muncul pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 akan hilang. Publik akan apatis.

Pada Pilkada DKI 2017 ciri utamanya adalah menguatnya partisipasi dan solidaritas di kalangan umat. Sementara pada Pilpres 2019 partisipasi dan solidaritas politik lebih meluas, lintas partai, lintas golongan, dan lintas agama.

Catatan khusus harus diberikan atas mencuatnya partisipasi politik di kalangan emak-emak sebagai sebuah fenomena yang unik dan menarik.

Keempat, pragmatisme akan menjadi ciri utama dan budaya politik Indonesia. Dunia politik akan ditinggalkan oleh figur-figur yang punya idealisme tinggi. Mereka merasa tidak cocok dan punya tempat dalam dunia politik.

Akibatnya dunia politik hanya akan diisi oleh para petualang dan pencari remah-remah rente ekonomi dari kekuasaan.

Kelima, demokrasi Indonesia akan hancur karena menguatnya politik transaksional, menguatnya dominasi pemilik modal, dan tersingkirnya kekuatan sosial poltiknya masyarakat.

Dunia politik dan demokrasi Indonesia akan kuat bila pemenang pemilu menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Bekerja dan berjuang untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa. Sementara oposisi bekerja di luar pemerintahan dengan melakukan kontrol agar pemerintah tidak menyimpang dari konstitusi dan memenuhi janji-janji politiknya.

Politisi boleh datang dan pergi. Tugas utama mereka adalah membantu bangsa ini menyelesaikan masalahnya. Bukan malah membuat masalah. end

(sumber: hersubenoarief.com)