Prabowo dan Sri Mulayani Duduk Bareng, Langkah Melegalkan Yang Ilegal?

Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Kemenhan. [Ist]

Jakarta, Dekannews - Belakangan ini, isu miring menerpa institusi yang dipimpin Prabowo Subianto terkait uang yang terparkir pada rekening pribadi seorang Juru Bicara Kemenhan besaran mencapai Rp48 milyar. Hal ini mencuat berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly mengatakan, uang Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp48 milyar yang masuk rekening pribadi Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak dapat dibenarkan, selain itu kejadian ini mengindikasikan ada penyalahgunaan wewenang yang terjadi.

"Pernyataan Dahnil bahwa uang Rp48 miliar yang ada di rekening pribadi sudah dijelaskan ke BPK sehingga Kemenhan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LHP 2019. Ini sedikit keliru, sebab predikat WTP bukan merupakan sebuah jaminan dan tidak berarti bahwa instansi atau institusi ataupun pemerintahan itu bersih atau bebas dari korupsi. Itu dulu yang harus dipahami,” tegas Adhy kepada dekannews.com,Kamis (23/7/2020), di Jakarta.

Berikut, lanjut Adhy, satu lagi jika LHP 2019 yang dijadikan dalil maka perlu dipahami itu hasil audit tahun anggaran 2018,artinya itu hasil dari menteri sebelumnya. "Yang jelas kasus Juru Bicara Prabowo adalah sesuatu yang ilegal dan menyalahi tupoksi seorang jubir. Sebab setahu saya yang namanya pengelolaan keuangan itu adalah tanggung jawab bendahara atau bagian keuangan,” kata Adhy.

Tak hanya itu, menurut Adhy, uang Kemenhan yang masuk ke rekening Dahnil harus dibongkar ke publik agar kasus ini menjadi jelas. “Harus dibongkar siapa yang memerintah, siapa yang memberi izin dan berapa besar keuntungan yang didapat dari bunga bank selama dana itu mengendap di rekening Dahnil dan seterusnya digunakan siapa. Ini persoalan yang sangat besar,” jelas Adhy.

Masih menurut aktivis antikorupsi ini, pengelolaan keuangan Kemenhan oleh jubir merupakan tindakan ilegal. “Uang negara tidak diperbolehkan disimpan pada rekening pribadi dengan alasan apapun. Untuk itu jika hari ini baik dari BPK maupun DPR RI mengajak duduk Prabowo dan Sri Mulyani sepertinya ada upaya untuk memaksakan payung hukum demi melegalkan sesuatu yang ilegal," ujar Adhy lagi.

Jika dilihat dari kaca mata politik, imbuh Adhy, bisa saja ini bagian dari upaya menggembosi Prabowo Subianto yang akhir - akhir ini diwacanakan akan berkompetisi lagi pada Pilpres 2024. (kir)