PPM Mengingatkan Presiden Jokowi, Korban Gempa Tak Terurus, Polemik Belum Tuntas

Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly inisiator Aksi Peduli Maluku dan Aksi Damai 1000 Koin untuk Wiranto. [foto:ilustrasi]

Jakarta Dekannews - Persoalan permintaan maaf Menkopolhukam Wiranto terkait pernyataan terkait korban gempa belum sepenuhnya tuntas. Di sisi lain, perlu mengapresiasi langkah Presiden yang memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo untuk segera kembali ke Ambon. Berdasarkan informasi yang didapat, Kepala BNPB akan ke ambon pada Rabu (9/10/2019). 

Menurut Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku _95 Djakarta Adhy Fadhly, kedatangan Kepala BNPB Doni Monardo untuk memastikan penanggulangan para korban gempa berjalan sesuai dan semaksimal mungkin. "Langkah ini patut diapresiasi dan ini juga merupakan tamparan keras buat Pemda Maluku dalam hal ini Gubernur beserta para bupati yang mana daerahnya terkena dampak gempa pada 26 September 2019 lalu. Para kepala daerah ini belum aktif melakukan penanganan para pengungsi korban gempa," buka Adhy, kepada dekannews.com, Selasa (8/10/2019), di Jakarta.

Masih menurut Adhy, penilaian ketidaksigapan para kepala daerah yang terdampak gempa, akibat lemahnya sinergitas antara Pemprov dan Pemkab. "Jadikanlah ini masalah bersama, bukan persoalan warga korban gempa seperti warga Maluku Tengah atau warga Kota Ambon. Gubernur Murad Ismail, harus memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin, jika ada hal - hal yang terkesan diabaikan para bupati dalam melakukan penanganan korban gempa, Gubernur layak memberi teguran terhadap para bupati," saran Adhy.

Penilaian negatif terhadap kinerja Gubernur Murad Ismail terkait penanganan korban gempa bukan tanpa fakta. Kenyataan ini bisa disaksikan saat tim Paparisa Peduli Maluku dari PPM_95 Djakarta saat berada di camp - camp pengungsi dua hari lalu, kedapatan keluhan - keluhan para pengungsi yang mana belum tersentuh bantuan sama sekali. Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang ada ibu hamil yang terpaksa melahirkan tanpa penanganan medis. Ini salah satu contoh tidak siapnya pemerintah daerah melalui dinas - dinas terkait dalam memberikan pelayanan dalam situasi dan kondisi tertentu seperti saat ini," terang Adhy.

Lebih lanjut Adhy mengatakan, seharusnya di setiap camp - camp pengungsi ada posko - posko medis yang disiapkan, sehingga apabila ada kondisi -  kondisi darurat para pengungsi bisa tertangani dengan baik, walaupun itu hanya sebatas pertolongan pertama. Guna optimalisasi penanganan korban gempa harus ada sinergitas yang baik antara seluruh stakeholder di Maluku agar nantinya upaya yang dilakukan bisa tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi warga yang mengeluh dan terkesan tidak terurus.

"Saya yakin jika penanganan korban gempa dilakukan secara profesional dan dilakukan dengan sepenuh hati, maka dengan berbagai bantuan yang masuk ke Maluku maka semua bisa tertangani dengan baik. Temuan kami di lapangan, hal yang urgen dan patut mendapat perhatian adalah persolan kesehatan yang mana para pengungsi yang bertahan hidup di hutan - hutan dengan alam terbuka sangat rentan terhadap berbagai penyakit, terutama anak anak dan lansia. Semoga ini bisa menjadi perhatian kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dalam melakukan pantauan serta koordinasi langsung dengan Pemda Maluku," urai Adhy.

Dari hasil pantauan PPM menemukan realitas yang tak terbantahkan yakni masih banyak titik pengungsi yang belum tersentuh bantuan dan penanganan medis dan ini yang harus menjadi perhatian. Setidaknya ada skala prioritas yang mana yang sangat membutuhkan dan harus didahulukan.

Polemik Belum Tuntas
Langkah Presiden harus diapresiasi sekaligus mengingatkan Presiden Jokowi, polemik statement Menkopolhukam Wiranto, belum sepenuhnya tuntas karena dinilai salah sasaran dan kurang etis. Lantaran pernyataan yang menyepelekan nyawa rakyat Maluku dan para pengungsi yang ada seakan - akan menjadi beban negara, merupakan kekonyolan berpikir bawahan Pak Jokowi ini diselesaikan dengan permintaan maaf di hadapan para tokoh - tokoh Maluku yang sebenarnya bukan representasi rakyat Maluku dan bukan perwakilan rakyat Maluku korban gempa bahkan itu dilakukan di Jakarta.

"Bagi kami, langkah yang salah dan tidak tepat dari awal sudah kita sampaikan bahwa permintaan maaf itu kami tuntut dilakukan di tanah Maluku. Perlu saya sampaikan dua hari kemarin ada pernyataan dari salah satu warga yang saat ini berada di camp pengungsi Negeri Waai, permintaan maaf Wiranto itu hanya kepada orang - orang besar (tokoh - tokoh maluku), bukan kepada rakyat kecil seperti kami. Kami korban gempa belum memaafkan," ujar Adhy menirukan pernyataan seorang warga pengungsi.

Kenyaan ini juga harus menjadi perhatian Presiden. Jangan sampai apa yang pernah PPM sampaikan bahwa para pengungsi sudah siap mengembalikan bantuan - bantuan pemerintah itu terjadi.

Jadi, imbuh penggagas Aksi Diam Seribu Koin untuk Wiranto ini, sebaiknya Presiden Jokowi juga melihat persoalan ini jika tidak diselesaikan dan saat kabinet mendatang Wiranto tidak lagi berada dalam jajaran menteri (kemungkinan besar seperti itu) maka persoalan ini menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maaruf Amin.

"Maluku tidak meminta gempa. Persoalan harga diri Maluku juga tidak selamanya harus diselesaikan di Jakarta. Bagi kami, PPM_95 Djakarta, tidak akan pernah menari di atas panggung duka saudara - saudara kita di Maluku," tandas Adhy. (kir)