PPM: Jokowi Jangan Jadikan Blok Masela Sumber Masalah

Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly inisiator Aksi Peduli Maluku dan Aksi Damai 1000 Koin untuk Wiranto. [foto:ilustrasi]

Jakarta, Dekannews - Provinsi ini memang luar bisa karena memiliki sumber daya alam yang menjadikannya sebagai bancakan pemerintah pusat. Selain sumber daya ikan yang mencapai Rp40 trilyun pertahun dan eksplorasi tambang emas yang "gelap-gelapan" mencapai ratusan trilyun pertahun. Ternyata tak hanya itu saja, bumi Maluku juga mengandung 25 blok sumber daya minyak bumi, satu diantaranya Blok Masela.

Sudah hal yang lumrah, kekayaan bisa membawa berkah sekaligus musibah. Hal ini juga sedang melanda rakyat Maluku terkait Blok Masela. Ada wacana bagi hasil 10% dari keuntungan Blok Masela untuk Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Wacana yang dilontarkan pemerintah dinilai tak lebih dari strategi adu domba.

Blok Masela atau yang lebih sering diistilahkan dengan sebutan lumbung gas abadi, buka Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) 95 Djakarta Adhy Fadhly, merupakan salah satu pintu bagi Maluku dalam mengubah nasib guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku yang terpuruk, miskin bahkan terkesan dimiskinkan selama ini. "Perlu saya ingatkan Blok Masela juga merupakan salah satu pintu Maluku berpisah dari NKRI jika tidak dikelola secara profesional yang diletakan di atas pondasi cita-cita konstitusi, yakni keadilan," ungkap Adhy, dalam percakapanya dengan dekannews, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Blok Masela memang sangat menggiurkan. Sampai-sampai Gubernur NTT  Victor Laiskodat mengeluarkan pernyataan daerahnya akan mendapatkan 5 persen dari 10 persen yang hak rakyat Maluku terhitung sejak 2025 nanti. "Menurut Victor, pernyataan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Ini dapat memicu konflik kedua daerah miskin di negara ini," ujar Adhy lagi.

Ditilik dari aspek peluang serta keinginan untuk mengembangkan daerahnya, lanjut Adhy, manuver Victor Laiskodat adalah sesuatu yang wajar, namun seharusnya Gubernur NTT ini harus kembali berpikir, Blok Masela milik siapa? 

"Bagi semua pihak janganlah semua selalu berpulang pada pasal 33 UUD 1945, namun substansi dari pasal tersebut diabaikan. Perlu saya tekankan Blok Masela milik rakyat Maluku, bukan milik siapa - siapa, terlebih pribadi presiden, termasuk kekuasaannya," pinta Adhy.

Menurut Adhy, dalam mengambil keputusan terkait Blok Masela, dalam hal ini Presiden Jokowi harus bisa menghargai rakyat Maluku, dimana Maluku punya Gubernur, Bupati maupun Walikota bahkan DPRD yang merupakan representasi masyarakat Maluku. "Jadi, Presiden Jokowi jangan seenaknya dewek," ujar Adhy menggunakan adagium Jawa.

Lalu, terkait wacana bagi hasil dengan NTT ini boleh saja, asalkan tidak mengganggu 10% hak milik Maluku. Untuk diketahui seharusnya Maluku sebagai pemilik mendapatkan lebih dari 10%. "Saya yakin kalau negara itu berkeadilan. Seyogianya Presiden dan Pemda Maluku mengikuti aturan negara demi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Maluku," kata Adhy.

Tidak Akan Mundur
Lebih lanjut Adhy mengatakan, sebagai bagian dari rakyat Maluku, ingin berpesan kepada Gubernur NTT, janganlah mau diadu domba atas Blok Masela kendati ada dukungan dari Presiden Jokowi. "Saya yakin rakyat Maluku akan berpikir dan bertindak sama atas sebuah kebenaran untuk yang namanya keadilan, selangkahpun kita tidak akan mundur!!!," tegas Adhy. 

PPM tidak hanya mengingatkan Gubernur NTT Victor Laiskodat tapi juga Presiden Jokowi dalam mengawali  periode kedua ini janganlah memancing di air keruh. "Mengingat kekecewaaan rakyat Maluku sudah sangat menumpuk. Jangan sampai kebijakan - kebijakan yang selalu tidak menguntungkan Maluku maka akan terakumulasi dalam sebuah pernyataan *MALUKU BERPISAH*. Signal itu semakin kuat jika kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu bersikaplah adil dan bijak layaknya seorang pemimpin yang katanya selalu pro rakyat," pinta Adhy lagi.

Tidak itu saja, untuk Gubernur Maluku, PPM masih meyakini Murad Ismail sebagai seorang jenderal mampu mengambil sikap tegas demi rakyatnya. "Tidak berlebihan Maluku kibarkan bendera "perang" dengan memboikot semua pejabat dari pusat untuk ke Maluku dan soal. Blok Masela Maluku dapat melakukan SASI adat, kenapa tidak? Prinsipanya Pak Presiden  jangan menjadikan Blok Masela sumber masalah," pungkas Adhy. (kir)