PPM 95 Djakarta: Presiden Jokowi Sepelekan SDM Maluku

Kunjungan ke Maluku - Presiden Joko Widodo saat bertatap muka dengan Gubernur, Walikota dan Bupati Maluku saat melakukan kunjungan ke Maluku, belum lama ini. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews – “Sudah sering saya sampaikan kalau Maluku tidak butuh menteri. Kendatipun demikian, terkait pernyataan Walikota Ambon yang dilansir beberapa media lokal, yang mana Walikota Richard Louhenapessy mengatakan tidak masuknya putra Maluku dalam Kabinet Indonesia Maju disebabkan SDM Maluku dinilai tidak/belum memadai. Itu berdasarkan hasil pertemuan seluruh kepala daerah di Maluku dengan Presiden Jokowi saat kunjungan Presiden ke Ambon, baru-baru ini,” ungkap Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) 95 Djakarta Adhy Fadhly terkait pernyataan Presiden Jokowi yang dinukil Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Selasa (5/11/2019), di Jakarta.

Kalau itu pertimbangan dari Presiden Jokowi, lanjut Adhy, tentu memunculkan pertanyaan baru, apa indikator atau parameter sehingga presiden dalam menunjuk seseorang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, berdasarkan kualitas SDM ataukah patron clien?

“Jika penetapan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju itu dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan kualitas SDM, rasanya kasak - kusuk publik gak bakal terjadi seperti saat ini koq. Presiden Jokowi jangan asal ngomonglah. Jangan salah jika nantinya ada yang mengatakan Pak Presiden Jokowi juga  belum memadai kemampuannya untuk menjadi Presiden,” kata Adhy.

Merujuk pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan Walikota Ambon, kata Adhy, nyata-nyata pelecehan terhadap SDM Maluku, maka secara tidak langsung seluruh profesor, para jenderal TNI/POLRI baik yang purnawirawan maupun masih aktif, diragukan kualitasnya.

“Percuma Maluku punya profesor segitu banyak, memiliki para petinggi di dunia militer yang pernah memegang jabatan jabatan strategis, begitupun dalam pemerintahan. Jabatan jabatan struktural di kementrian pun pernah dijabat SDM asal Maluku, misalnya Prof Alex Retraubun, yang merupakan jebolan University Newcastle, london. Pernah menjabat sebagai salah satu Dirjen pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Pernah juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian dan profesor yang satu ini merupakan salah satu ahli kemaritiman terbaik yang dimiliki Indonesia,” beber Adhy merujuk beberapa nama besar SDM Maluku yang berkiprah di tingkat nasional .

Berikut, tambah Adhy, masih ada Max Joltuwu, yang juga pernah menjabat beberapa Dirjen pada Kementrian Desa Tertinggal. Dari kalangan militer, Maluku punya Letjend (Purn) TNI Suady Marasabessy, yang mana pernah menjabat sebagai KASUM TNI. Ada juga mantan Kadispen AL, Laksamana Muda Franky Kaihatu, mantan Dankor Brimob RI Murad Ismail yang sekarang menjabat Gubernur Maluku. Belum lagi Brigjend Karel Ralahalu yang pernah menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se Indonesia (APPSI).

Sedangkan dari spesialisasi hukum, Presiden Jokowi jangan lupa dengan SDM Maluku yang pernah ada dalam Tim Pembela Jokowi - Amin saat di MK, seperti DR Fahri Bachmid. Begitu juga Prof Edward Hiariej, yang mana Prof Eddy ini termasuk salah satu profesor termuda di Indonesia dan di UGM sendiri rekor putra Maluku ini belum terpecahkan terkait kemampuan dalam mendapatkan gelar doktornya hanya dalam waktu 2 tahun. Terlalu banyak jika mau di uraikan kemampuan, keberhasilan dan peran SDM Maluku dalam perjalanan bangsa ini. Jadi sangat dangkal dan tidak masuk akal jika Presiden Jokowi berpendapat seperti itu yang dilontarkan saat pertemuan dengan para stakeholder Maluku saat berkunjung ke Maluku.

“Pernyataan Presiden Jokowi yang melecehkan SDM Maluku, membuat saya teringat saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI, pada saat Musrenbang di Balai Kota, satu forum resmi, dimana Presiden Jokowi pernah dikritisi dan dengan nada sedikit membentak, saat itu Pak Jokowi diminta "berpikir dulu baru bicara, jangan bicara baru berpikir". semoga Pak Presiden masih ingat momen ini sehingga bisa juga menyadari kalau yang melontarkan kritikan pedas namun rasional tersebut adalah Amir Hamzah, Ketua Pokja Penyelesaian Konflik Maluku yang tak lain adalah putra Maluku,” terang Adhy soal sepak terjang SDM Maluku di percaturan nasional.

Terakhir, imbuh Adhy, buat Presiden Jokowi yang terhormat, Maluku sebenarnya bersyukur tidak berada dalam kabinet, sebab SDM Maluku dalam menempati satu jabatan itu sesuai dengan kapasitas intelktual, skillnya, bukan garis tangan. “Jadi saya sepakat dan sangat - sangat mengapresiasi pernyataan Wapres Ma’ruf Amin, kalau komposisi menteri sekarang ini bukan berdasarkan kepintaran, namun garis tangan. Jadi SDM Maluku memang layak berada di luar kabinet garis tangan,” pungkas Adhy. (kir)