Polri Bentuk Pam Swakarsa

Pam Swakarsa 1998. (Dok: Kaskus)

Jakarta, Dekannews- Pada 1998, Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI Wiranto membentuk Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) yang berujung pada Tragedi Semanggi.

Lama keberadaan pasukan swasta yang memicu pro kontra tersebut hilang dari pendengaran rakyat, lalu tahun ini tiba-tiba saja nama pasukan itu mencuat lagi karena kembali dibentuk pemerintah melalui Polri.

Pembentukan Pam Swakarsa jilid II ini didasari oleh Peraturan Kepolisian RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Pasal 1 Peraturan Kepolisian RI tersebut menyatakan: Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya diisebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dari pasal 1 ini, namun dari ayat (2) dan (3), diketahui kalau anggota Pam Swakarsa terdiri dari Satpam dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Siskamling.

Berikut bunyi kedua ayat tersebut:
Ayat 2: Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan Swakarsa di lingkungan kerjanya.
Ayat 3: Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah satuan masyarakat yang mengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya.

Alasan pembentukan Pam Swakarsa ini oleh Polri tertuang dalam bagian menimbang pada Peraturan Kepolisian RI Nomor 4 Tahun 2020.

Menimbang:
a. Bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti diketahui, pada 1998, ketika Wiranto membentuk Pam Swakarsa, suasana politik di Tanah Air sedang dipanaskan oleh pro kontra pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR yang memutuskan diperlukannya percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 1999.

Pam Swakarsa dibentuk untuk mendukung SI dan dihadapkan dengan mahasiswa yang menolak agenda percepatan Pemilu, dan mengusung isu untuk meminta pertanggungjawaban penguasa Orde Baru Soeharto, serta pencabutan Dwi Fungsi ABRI.

Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang SI. Juga bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadirannya.

Sikap Pam Swakarsa ditambah dengan perlakuan diskriminatif aparat terhadap mahasiwa, membuat masyarakat antipati. Sejak sebelum dimulai SI MPR saja sudah menimbulkan bentrokan fisik antara masyarakat dengan Pam Swakarsa yang dilindungi aparat.

Wiranto sempat diminta membubarkan pasukan yang dibentuknya itu, tapi menolak meski kecaman dan peringatan akan dampak negatif Pam Swakarsa  disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais melalui Deklarasi Ciganjur.

Selama SI MPR, Pam Swakarsa tak hanya mengamankan Gedung DPR/MPR, tapi juga dikirimkan dengan truk-truk ke lokasi-lokasi yang potensial menjadi daerah demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki.

Mereka juga berunjuk kekuatan dengan berpawai melintasi kampus-kampus yang aktif, bahkan melakukan patroli malam diiringi dengan sedan polisi.

Di lingkungan Senayan, mereka beraksi menghalau para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang lewat. (rhm)