Politisi Demokrat Minta BPK Audit Dana APBN Yang Diduga Untuk Biayai Buzzer

Jansen Sitindaon. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana APBN sebesar sekitar Rp19,2 triliun yang diduga digunakan pemerintah untuk membayar buzzer. 

"Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Karena pakai uang negara, baiknya @bpkri audit serius soal ini agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya," kata Jansen melalui akun Twitter-nya, @jansen_jsp, Jumat (21/8/2020). 

Menurut dia, audit itu perlu dilakukan karena makna buzzer sekarang ini bukan mempromosikan kinerja pemerintah, melainkan menyerang dan membully orang-orang kritis di media sosial. 

"Di Instagram sering ada tulisan unggahan ini promosi. Jadi, netizen tahu dia mengendorse. Yang ketetesan proyek buzzer/influencer harusnya nulis: materi ini berbayar, bukan pendapat pribadi dll. Biar terbuka dan publik tahu, karena uang rakyat! Di luar nanti tetap diaudit karena itu keharusan," tegasnya. 

Seperti diketahui, saat menggelar diskusi bertajuk “Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?”, Kamis (20/8/2020), Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir data bahwa pihaknya menemukan data adanya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan program dan jasa melalui aktivitas digital, termasuk bagi influencer alias buzzer.

Pemerintah ditengarai telah menggelontorkan dana hingga Rp1,29 triliun untuk sosialisasi program-programnya.

Peneliti ICW Egi Primayogha menerangkan, data itu didapat dari hasil penelusuran tentang data pengadaan program dan jasa di 34 kementerian, lembaga, kejaksaan dan Polri pada 14-18 Agustus 2020 melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kata kunci yang digunakan untuk penelusuran adalah media sosial/social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, dan Youtube.

“Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial,” jelas Egi. 

Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas digitalnya mencapai Rp1,29 triliun. Angkanya pun berbeda dan cenderung besar seiring waktu berjalan.

Berikut datanya:
Anggaran 2014 : Rp 609 juta
Anggaran 2015 : Rp 5,3 miliar
Anggaran 2016 : Rp 606 juta
Anggaran 2017 : Rp 535,9 miliar
Anggaran 2018 : Rp 247,6 miliar
Anggaran 2019 : Rp 183,6 miliar
Anggaran 2020 : Rp 322,3 miliar

Juga terdapat anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital berdasarkan instansi.

Aktivitas digital itu dilakukan beragam untuk mensosialisasikan program atau kebijakan kepada masyarakat, yakni:
- Polri: 12 paket total Rp 937 miliar
- Kementerian Pariwisata: 44 paket total Rp 263,29 miliar
- Kementerian Keuangan: 17 paket total Rp 21,25 miliar
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 14 paket total Rp 1,95 miliar
- Kementerian Perhubungan: 11 paket total 11 miliar
- Kemenkominfo: 9 paket total Rp 12,27 miliar
- Kemenko Perekonomian: 8 paket total Rp 2,7 miliar
- BKPM: 4 paket total Rp 2,15 miliar
- PUPR: 3 paket total Rp 3,47 miliar
- Kemendagri: 2 paket total Rp 1,35 miliar. 
(rhm)