Polisi tidak Temukan Pelanggaran Pidana pada Narasi di Baliho Habib Rizieq

Aparat TNI menurunkan baliho Habib Rizieq. (Foto: Kompas)

Jakarta, Dekannews- Polri menyatakan tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum atau pidana pada narasi di ratusan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Jakarta. 

Baliho-baliho tersebut antara lain berisi ajakan kepada umat Islam agar melakukan Revolusi Akhlak, dan telah diturunkan tim gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP karena dinilai tidak memiliki izin. 

"Apa peristiwa pidananya, semuanya dari situ berasal. Pakai peristiwa pidananya dulu, atau ada perbuatan melawan hukum apa. Ada laporannya enggak," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, Kamis (26/11/2020). 

Menurut dia, pihaknya memiliki sejumlah aturan yang mengikat dalam penanganan suatu perkara, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Polri, jelas dia, bekerja dalam konteks sebagai penegak hukum, dan dapat membantu Satpol PP apabila menemukan pelanggaran terhadap aturan daerah dalam pemasangan baliho, namun proporsional. 

Ia menegaskan bahwa penertiban spanduk/baliho diatur dalam Perda di masing-masing pemerintahan daerah,  dan penegakkan hukum untuk penertiban spanduk juga bukan di Polri, melainkan Satpol PP.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra mengatakan bahwa spanduk bergambar HRS mengandung makna provokasi. 

Kodam mencatat ada sekitar 900 spanduk bergambar HRS yang diturunkan prajurit TNI bersama aparat gabungan selama dua bulan terakhir. (rhm)