Polisi Temukan Unsur Pidana dalam Peristiwa Kebakaran Gedung Kejagung

Penampakan gedung utama Kejagung setelah terbakar. (Foto: Jawapos)

Jakarta, Dekannews- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri  menemukan dugaan adanya tindak pidana pada peristiwa kebakaran yang melanda Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 22 Agustus 2020.

Temuan ini membuat Bareskrim menaikkan status penanganan peristiwa ini dari penyelidikan ke penyidikan.

"Dari hasil penyelidikan kami, diduga ada tindak pidana, sehingga penanganan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikam ke penyidikan," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020).

Ia mengatakan, dengan adanya peningkatan status ini, maka akan ada orang yang akan ditetapkan menjadi tersangka dengan dikenai pasal pasal 187 KUHP dan atau pasal 188 KUHP.

Pasal 187 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Sedang pasal 188 berbunyi: Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Listyo menjelaskan, selama proses penyelidikan pihaknya telah memeriksa sekitar 131 saksi yang terdiri dari petugas kebersihan, office boy, pegawai kejaksaan dan juga para ahli.

Selain itu, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa CCTV, abu bekas kebakaran atau hidrokarbon, potongan kayu, botol plastik berisi cairan, dirigen isi air, gas cleaner yang disimpan di gudang cleaning service, dan bukti lainnya.

Soal fakta-fakta terkait kebakaran di kantor Korps Adhyaksa tersebut, Listyo menjelaskan bahwa kebakaran terdeteksi berawal pada 22 Agustus 2020 sekitar pukul 18:15 WIB, dan api baru dapat dipadamkan pada23/Aguatus sekitar pukul 06:15 WIB.

Sumber api diduga dari lantai 6 ruang rapat Biro Kepegawaian dan dengan cepat menjalar ke bagian lain karena terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar.

"Dari hasil olah TKP Puslabfor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena nyala api terbuka, sehingga untuk sementara penyidik berkesimpulan bahwa terdapat dugaan peristiwa pidana dalam kebakaran tersebut," imbuh mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu.

Seperti diketahui, kebakaran ini sempat memicu spekulasi, karena saat peristiwa terjadi, salah seorang jaksa di Kejagung, yakni Pinangki Sirna Malasari, sedang terlibat kasua Djoko Tjandra. Publik khawatir kebakaran itu disengaja untuk memghilanhkan kasus. Jksa Pinangki tersebut dan juga kasus-kasua besar lain yang ditangani Kejagung.

Namun Kejagung memastikan bahwa semua berkas perkara aman, karena yang terbakai merupakan gedung bagian kepegawaian.

Kejagung memperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai Rp1,1 triliun. (rhm)