Polda Temukan Dugaan Pidana, Kasus Kerumunan di Petamburan Dinaikkan ke Tingkat Penyidikan

Habib Rizieq memberikan tausyiah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan FPI di Petamburan pada 14 November 2020. (Foto: Kompas)

Jakarta, Dekannews- Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, dari penyelidikan ke penyidikan.

Kerumunan itu terjadi pada 14 November 2020 saat FPI menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Habib Rizieq Shihab (HRS) menikahkan putri bungsunya. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (26/11/2020), mengatakan, keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara pada hari ini. 

"Dari hasil gelar perkara sudah dianggap cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan," katanya di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. 

Ia menjelaskan, kasus ini naik ke penyidikan karena  ditemukan ada unsur pidana sesuai yang dipersangkakan pada pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan saat ini penyidik tengah menyusun rencana pemanggilan saksi untuk melengkapi berkas perkara. 

Selain itu, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan peristiwa kerumunan tersebut. 

Untuk diketahui, untuk kasus ini penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi dari 19 orang, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

Proses penyelidikan bermula dari pemanggilan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta untuk diklarifikasi. Selain Anies, sejumlah jajaran Pemprov DKI Jakarta juga dimintai klarifikasi.

Sejumlah kalangan, terutama pakar hukum tatanegara sebelumnya mengatakan, kasus kerumunan di Petamburan tidak bisa dijerat dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, karena yang diberlakukan di Jakarta saat ini terkait adanya pandemi Covid-19 adalah PSBB, bukan karantina. (rhm)