Polah Oknum TGUPP Dilindungi Pergub Bikinan Gubernur Anies yang Menyimpang

Ilustrasi. [istimewa]

Jakarta, Dekannews – Ulah oknum Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mengintervensi dan bisa “membajak” kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) dikeluhkan dan “ditentang” aparat birokrat Pemprov DKI Jakarta. Ternyata, langkah dan  polah oknum TGUPP tersebut seolah – olah ‘dilindungi’ Gubernur.

“Ternyata bersumber keluhan aparat birokrat terkait sepak terjang oknum TGUPP hingga bisa mengintervensi dan bisa dikatakan membajak kewenangan bersumber dari Pergub No 16 tahun 2019 tentang Pembentukan  TGUPP. Dengan alas Pergub ini, oknum TGUPP bisa menjadi gubernur bayangan,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada dekannews.com, Sabtu (20/2/2021), di Jakarta.

Dalam Pergub No.16 Tahun 2019 tersebut, Amir menyebutkan, dalam Bab III tentang Tugas dan Kewenngan, TGUPP bisa meminta keterangan dari SKPD Pemprov DKI, kendati TGUPP itu bukan bagian dari birokrasi dan posisinya tidak di atas SKPD. “Saya harapkan DPRD DKI meminta Gubernur Anies memperbaiki Pergub tersebut sehingga ke depan TGUPP tidak lancang lagi untuk menentukan para pejabat, anggaran dan kebijakan lainnya di lingkungan Pemprov DKI,” pinta Amir.

Terkait lolosnya perihal pasal kewenangan TGUPP tersebut, lanjut Amir, DPRD harus mawas diri karena selama ini hanya sibuk pembahasan Perda dan kunjungan kerja padahal Gubernur Anies sudah membuat Pergub No 16 tahun 2019 tentang TGUPP tanpa melibatkan lembaga wakil rakyat.

Walaupun keberadaan TGUPP hanya Pergub, Amir menjelaskan, secara umum dalam peraturan kepala daerah disebut perkada, ada aturan pembentukan Pergub. Aturan pembentukan Pergub tersebut tercantum pada Pasal 246 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jangan lupa ketentuan Pasal 246 khususnya ayat 2 menyatakan, pembentukan peraturan daerah khususnya Pergub itu harus mutatis mutandis memperhatikan aturan dalam Pasal 237,” terang Amir.

Amir menambahkan dalam Pasal 237 ayat pertama disebutkan asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Ayat kedua, Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Amir.

Menurut Amir, ayat ketiga, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. “Ayat keempat, pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilakukan secara efektif dan efisien,” kata Amir.

Amir menandaskan, ketentuan yang ada dalam pasal 237 tersebut sama sekali tidak diperhatikan pada saat pembentukan Pergub terkait, sehingga didalamnya ada ketentuan tentang wewenang TGUPP, padahal kewenangan seperti itu hanya boleh diberikan kepada institusi penyelenggara urusan penyelenggara pemerintahan, sedangkan TGUPP bukan organisasi perangkat daerah (OPD). “Secara tegas dan nyata, Pergub TGUPP menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, maka harus segera diubah,” pungkas Amir. (kir)