PN Gunungsitoli Vonis 20 Pelaku Kecurangan Pemilu, Warganet Kritik Putusan MK

Ketua MK Anwar Usman bacakan putusan gugatan sengketa PHPU Pilpres 2019. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi,  blunder dan menuai kritik.

Pasalnya, saat amar putusan dibacakan pada 27 Juni 2019 silam, dasar pertimbangan sembilan hakim MK untuk menolak gugatan tersebut di antaranya adalah karena bukti-bukti yang diajukan kuasa hukum Prabowo-Sandi, termasuk bukti rekaman video, dinilai tak dapat membuktikan tuduhan bahwa telah terjadi pencurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Atas dasar itu MK bahkan mengatakan bahwa tuduhan Prabowo-Sandi bahwa terjadi kecurangan secara TSM pada Pilpres 2019, tidak beralasan menurut hukum.

Putusan MK menjadi blunder karena setelah putusan dibacakan, Selasa (2/7/2019), muncul berita tentang petugas KPPS yang divonis pengadilan karena melakukan pencoblosan massal untuk pasangan tertentu yang bertarung di Pilpres 2019.

"Curang namun dimenangkan MK & KPU.  Maka biar si Jae jadi presiden bagi pemilih 30% saja," kata akun @roninkhalid seperti dikutip dekannews.com, Jumat (5/7/2019), untuk mengomentari berita di sebuah media online yang berjudul 'Pelaku Pencoblosan Massal Dijatuhi Hukuman Penjara'.

"Ketika MK @Humas_MKRI menolak semua bukti,  mengapa ada berita seperti ini?" tanya @ronavioleta untuk mengomentari berita yang sama.

"Bukti dan fakta 'Kecurangan adalah bagian dari demokrasi' itu nyata,  tapi diabaikan oleh para hakim yang mulia. Biarlah kami menuntut dengan doa,  kebinasaan kepada para hakim yang mulia dan pelaku pemufakatan curang beserta seluruh penikmatnya," kata @Princeharry1st,  juga untuk mengomentari berita yang sama.

"Kata hakim MK tidak ada kecurangan,  faktanya ada yang divonis hakim karena curang yang terstruktur," sungut @PanglimaHansip.

"PN Gunungsitoli,  Kota Gunungsitoli,  menjatuhkan hukuman kepada 14 orang terdakwa pelaku pencoblosan massal di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou,  Kec.Bawalato,  Kab. Nias. *Ehm,  MK menolak gugatan 02 bilang tak ada bukti kecurangan. Jadi,  yang ini OPO?" kritik @MSAPunya.

Berita berjudul 'Pelaku Pencoblosan Massal Dijatuhi Hukuman Penjara' dilansir dalam bentuk video.  Dalam narasi pada video itu dijelaskan kalau Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, mengadili sejumlah orang yang terlibat dalam kasus pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Di antara mereka terdapat ketua dan anggota KPPS setempat.

Dalam narasi itu juga disebutkan kalau ketua KPPS divonis 4 bulan penjara dan denda Rp1 juta, sementara seorang anggota KPPS divonis 6 bulan masa percobaan, 14 orang divonis 6 bulan percobaan dan denda masing-masing Rp1 juta, dan empat orang lagi yang tak pernah menghadiri persidangan divonis 8 bulan penjara dan denda masing-masing Rp1 juta.

Data yang dihimpun menyebutkan, ke-20 orang ini jumlah ketua dan anggota KPPS yang terlibat sebanyak tujuh orang,  sisanya terdiri dari sembilan saksi Parpol, satu anggota Panwaslu, dan tiga orang warga.

Ke-20 orang ini berinisial AH, BUT, YN, BT,  0q, MH, BB, DT, FB, ML, KL, JB, YB , EN, YOB, FAB, YUN, ST, dan WT.

Kasus ini terungkap berkat rekaman video amatir yang viral di media sosial pada 19 April 2019.

Saat kasus masih disidik kepolisian, terungkap kalau jumlah pelaku sebanyak 21 orang,  namun yang seorang merupakan anak di bawah umur berinisial YAB.

Setiap pelaku mencoblos lima sisa surat suara di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, baik untuk Pilpres, DPRD, DPR dan DPD yang berwarna hijau, kuning, biru, dan merah. 

Aksi mereka itu disaksikan warga setempat yang hanya dapat menonton tanpa dapat berhuat apa-apa.

Saat aksi berlangsung pada 17 April 2019, atau pada hari pemungutan suara Pemilu 2019,  TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou hanya dijaga Linmas,  tidak ada polisi. (rhm)