Pilkada Digabung Pemilu 2024, Tabrak UUD 1945 dan Jatuh Korban Lebih Besar

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah.[kirman]

Jakarta, Dekannews – Pemerintah Pusat berupaya melakukan langkah tetap mempertahankan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal Pilkada diselenggarakan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres pada 2024.

Terkait upaya tersebut, dalam pandangan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah,  pemerintah dinilai gegabah jika tetap ngotot mempertahankan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. Menurut Amir, jika Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan maka selain akan ada 271 daerah yang dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) juga berpotensi melanggar pasal 18 ayat (4) UUD 1945. “Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Artinya, dipilih melalui Pilkada,” ungkap Amir, di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Masih menurut Amir, jika Pilkada di  101 daerah pada  2022 dan Pilkada di 170 daerah pada 2023 ditiadakan dan pelaksanaannya digabungkan dengan Pileg dan Pilpres 2024, daerah yang jabatan gubernur, bupati dan walikotanya habis pada tahun 2022 dan 2013 akan dipimpin Plt yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Hal ini jelas tidak sesuai pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena seorang Plt yang ditunjuk Kemendagri nota bene menjadi kepanjangan tangan pemerintah, sehingga roh otonomi daerah pun akan hilang, karena kendali daerah kembali berada di tangan pemerintah pusat. Ini akan membuat kita kembali ke era Orde Baru yang menganut sistem sentralistik,” tegas Amir.

Amir melanjutkan, masih ada risiko lain yang lebih besar jika pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 digeser ke 2024, bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024 yakni selain kerja KPU, Bawaslu dan para saksi dari Parpol peserta Pemilu menjadi makin berat, juga berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam kesempatan sama, Amir mengingatkan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serentak pada 2019 menewaskan 894 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Jika pada 2024 Pileg, Pilpres dan Pilkada dilaksanakan bersamaan, apakah korban jiwa tidak menjadi lebih besar?

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menegaskan, agar tidak melanggar pasal 18 ayat (4) UUD 1945, hendaknya pemerintah menyetujui draft revisi UU Pemilu yang menetapkan Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. “Kalau pemerintah ngotot tetap sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maka sebaiknya 271 kepala daerah yang masa baktinya selesai pada 2022 dan 2023, diperpanjang hingga 2024, sehingga dengan begitu tidak ada kepala daerah berstatus Plt,” katanya.

Amir berharap pemerintah memahami Pilkada bukan sekedar ajang untuk memperebutkan kekuasaan, tapi juga bertujuan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang dapat melindungi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum pada alinea 4 pembukaan UUD 1945. (kir)