Picu Polemik dengan PB Djarum, Sesmenpora Minta KPAI Jangan Mencla-mencle

Sesmenpora Gatot S Dewa Broto (tengah) berpose bersama Komisaris Jaktour Group Budi Siswanto (baju putih) dan pengurus Siwo PWI DKI Jaya. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar tidak mencla-mencle dalam menyikapi munculnya polemik akibat tindakan KPAI yang mengait-ngaitkan pembinaan atlet di Perkumpulan Bulutangkis (PB) Djarum dengan eksploitasi anak.

Hal ini disampaikan Gatot dalam Forum Diskusi PWI Jaya bertajuk "Menakar Kesiapan DKI Jakarta sebagai Tuan Rumah Popnas XV/2019" di Grand Hotel Cempaka, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Acara ini merupakan hasil kerjasama Siwo PWI DKI Jaya dengan KONI DKI Jakarta.

"Menpora, PB Djarum, PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) dan KPAI semula akan bertemu Senin (9/9/2019), namun batal dan diundur Selasa (10/9/2019), namun batal lagi. Hari ini pun pertemuan batal karena Menpora Bapak Imam Nahrowi sedang ada acara," kata Gatot. 

Meski demikian ia mengatakan bahwa pihaknya berharap pada minggu ini juga masalah bisa clear, karena jika tidak, polemik akibat statemen KPAI bahwa PB Djarum mengeksploitasi anak, bisa menjadi isu yang panjang.

"Karena itu kita berharap ada ketegasan dari KPAI, jangan mencla-mencle, karena setelah ditekan netizen, KPAI bilang nggak menghentikan, yang menghentikan regulasi," katanya.

Ia mengingatkan bahwa jika masalah ini dikaitkan dengan PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, PB Djarum tidak salah.

Karena itu, katanya, harus ada kebijaksanaan dari kedua belah pihak, baik KPAI maupun PB Djarum, untuk menahan diri dan mengakhiri polemik.

"Mungkin logo Djarum yang biasanya di pasang di bagian dada kaos atlet, diresizing agar tidak terlalu menyolok, atau di pasang di punggung dengan ukuran yang juga tidak terlalu besar," sarannya.

Meski demikian Gatot tegas mengatakan bahwa ia tak setuju pada keinginan netizen agar pemerintah membubarkan KPAI, karena katanya, secara objektif ia menilai KPAI memiliki banyak peran positif, khususnya dalam bidang perlindungan anak.

Walau, katanya, tindakan KPAI itu menimbulkan kecemasan di kalangan pengelola Sekolah Sepakbola (SSB) yang juga melatih anak-anak.

"Mereka juga takut dianggap mengeksploitasi anak," katanya.

Gatot menjelaskan, eksploitasi anak adalah perbuatan memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan pribadi, sementara PB Djarum maupun SBB tidak seperti itu.

"Mereka membina anak-anak agar kelak menjadi atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa dan negara," tegasnya.

Seperti diketahui, KPAI menuding PT Djarum sebagai produsen rokok, telah mengeksploitasi anak melalui PB Djarum, untuk melariskan produknya.

Atas hal itu, KPAI menilai Djarum telah melanggar PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini antara lain mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil.

Lembaga itu juga menilai Djarum melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Atas tudingan ini, PB Djarum memutuskan menghentikan audisi pencarian bakat atlet bulutangkis mulai 2020 mendatang, sehingga menimbulkan pro kontra mengingat dari PB inilah lahir pebukutangkis-pebulutangkis andal yang mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia, antara lain Liem Swie King dan Alan Budikusuma. (rhm)