Pernyataan Wiranto Lebih Dahsyat Ketimbang Gempa Maluku

Dr Ir Abraham Tulalessy MSi, dalam suatu kesempatan di DPRD Provinsi Maluku. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews – Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Kenyatan pahit inilah yang sedang dirasakan saudara kita warga Maluku. Sudah diterjang gempa berkekuatan 6,8 SR, lalu ditiban lagi dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum HAM Wiranto. Sungguh perih!

 

“Pernyataan Wiranto yang menyatakan pengungsi dampak gempa Maluku menjadi beban negara sungguh sangat menusuk perasaan kami. Terlebih lagi, agar tidak menjadi beban negara, warga Maluku yang menyelamatkan diri ke gunung diminta segera turun. Ini permintaan sangat tidak logis,” ungkap Abraham Tulalessy, kepada dekannews.com menyikapi pernyataan Wiranto, di Jakarta, Kamis (2/10/2019).

 

Mengingat, lanjut Bram –panggilan akrabnya, dalam kurun dari terjadi gempa pada 26 September hingga 1 Oktober paling tidak terjadi hampir seribu atau tepatnya 960 kali gempa susulan. “Merujuk keterangan BMKG, gempa susulan sangat rapat. Dalam satu hari bisa terjadi seratus lebih gempa susulan,” terang dosen di Universitas Patimura (Unpati) ini.

 

Menukil keterangan Kepala BMKG Dwikorita, di Maluku sedikitnya terdapat lima zona sumber gempa bumi tektonik yang dapat membangkitkan tsunami yaitu Zona Subduksi Lempeng Laut Maluku, Zona Subduksi Utara Seram. Zona Sesar Naik Selatan Seram, Zona Subduksi Banda dan Weber Deep, dan Zona Greben Aru.

 

Sementara penyebab tsunami di Maluku, tidak hanya dipicu oleh gempa bumi tektonik saja, namun juga erupsi gunung api dan longsoran bawah laut. “Selain itu, kata Bram, gempa yang terjadi memiliki kedalam kurang dari 10 km,” imbuh Bram.

 

Dengan durasi gempa susulan yang demikian rapat dan dangkal, kata Bram, tentunya berkaitan langsung upaya penyelematan diri. “Kondisi geografis Maluku yang berbentuk kepulauan tidak memiliki lebar pantai yang luas. Dari pantai, hamparan langsung pegunungan tanpa jalan yang bisa dilalui kendaraan, baik roda dua apalagi roda empat. Jalan yang ada hanya jalan setapak dan terjal. Jadi, tidak mugkin masyarakat Maluku mengikuti instruksi Wiranto untuk segera turun dan meninggalkan tempat pengungsian. Itu sama saja pejabat negara ini hendak membunuh masyarakat Maluku. Kenapa? Untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan diri hanya memiliki waktu empat menit atau golden time sangat singkat. Jadi, jelas-jelas masyarakat Maluku akan tetap bertahan hingga kondisi aman untuk turun gunung,” terang peraih gelar doktor bidang lingkungan ini.

 

Menurut Bram, golden time yang hanya empat menit berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan BMKG dan BNPB. Mengacu hasil kajian BMKG   sejumlah skenario pemodelan yang dilakukan BMKG, perkiraan waktu tiba tsunami di pantai sangat cepat, kurang dari lima menit setelah terjadi gempa. Tentu saja, ini merupakan bentuk imbauan BMKG agar masyarakat bisa segera mengantisipasi saat terjadi bencana.

 

Golden time yang dimiliki untuk evakuasi sangat sempit, imbuh Dwikorita, bahkan ada wilayah yang diperkirakan kurang dari dua menit tsunami telah datang.

 

“Menilik pernyataan Wiranto sungguh yang tidak logis dan melawati batas kewenangan pejabat. Mengingat Wiranto bukan pejabat negara yang berwenng memberikan pernyataan seperti kendati ia seorang Menko. Jika yang mengeluarkan pernyataan dari BNPB atau Kemendagri masih mungkin diterima kendati dengan tanda tanya besar. Skala pernyataan Wiranto lebih besar ketimbang Skala Riechter gempa yang melanda Maluku,” tegas Bram.

 

 

Genoside Rakyat Maluku

Terkait aksi diam dari PPM_95djakarta, yang dilakukan kemarin sehubungan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menurut Koordinator Paparisa Perjungan Maluku 95 Djakarta Adhy Fadhly sangat melukai perasaan rakyat Maluku. Pernyataan Wiranto merupakan musibah dan bencana besar yang melebihi gempa yang terjadi. “Jadi itu merupakan implemetasi kekecewaan anak – anak Maluku yang merasa nyawa rakyat Maluku tidak lebih berarti dari beberapa bantuan yang dikirim pemerintah pusat,” kata Adhy Fadhly.

 

Menurut Adhy, pernyataan Wiranto bisa masuk kategori pelanggaran HAM dari unsur verbal. Nyawa seseorang tidak diperhitungkan sama sekali oleh Wiranto.

 

“Terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam persoalan ini pemerintah pusat jangan pernah melibatkan tokoh - tokoh Maluku yang tidak paham serta tidak pernah merasakan apa yang dialami rakyat Maluku di tanah Maluku,” kata Adhy lagi.

 

Berdasarkan keterangan terkini, imbuh Adhy, sudah berkembang informasi terkait polemik ini sudah diagendakan pertemuan pihak pemerintah pusat dengan tokoh - tokoh Maluku yang berada di Jakarta. “Saya pastikan tidak akan pernah berpengaruh malah Maluku akan semakin bergejolak. Jika persoalan Maluku selalu dijadikan ajang mencari panggung dan manfaat - manfaat pribadi kelompok - kelompok tertentu,” tandas Adhy. (kir)