Pernyataan Wiranto Dibalas Tuntutan PPM 95 Djakarta

Aksi Balas Pernyataan - Anggota PPM 95 Djakarta melakukan Aksi Diam Seribu Koin atas Pernyataan Menkopolhukam Wiranto pada Rabu (2/10), di Ambon, Maluku. Aksi Diam Seribu Koin untuk Wiranto yang dinilai memberikan pernyataan yang melewati kewenangannya dan menyakitkan rakyat Maluku. [foto:dok ppm]

Jakarta, Dekannews - Menyusul dengan ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, menyebutkan dengan besarnya pengungsi Maluku sangat membebani pemerintah.

 

Salah satu organisasi strategis asal Maluku yakni Paparisa Perjuangan Maluku (PPM 95) Djakarta menggelar aksi diam dengan cara mengumpulkan uang logam atau koin pada Rabu (2/10/2010), di Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai bentuk protes. Hal tersebut diungkapkan Koordinator PPM 95 Djakarta Adhy Fadly.

 

Adhy mengatakan, aksi diam yang dilakukan kemarin sehubungan dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang dinilai sangat melukai perasaan rakyat maluku. “Pernyataan Wiranto itu musibah dan bencana besar melebihi gempa yang terjadi. Jadi Aksi Diam Seribu Koin itu merupakan implemetasi kekecewaan anak – anak Maluku yang merasa nyawa rakyat Maluku tidak lebih berarti daripada beberapa bantuan yang dikirim pemerintah pusat," beber Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku 95 Djakarta Adhy Fadly, di Jakarta, Kamis (3/10/2010).

 

Adhy menuturkan, aksi tersebut tidak bisa dihentikan oleh siapapun selama tuntutan PPM 95 Djakarta belum terpenuhi. Berikut isi tuntutan PPM 95 Djakarta.

 

1. MENUNTUT PERMINTAAN MAAF WIRANTO TERHADAP SELURUH RAKYAT MALUKU, TERUTAMA PARA KORBAN GEMPA, dan permintaan maaf itu dilakukan di TANAH MALUKU.

 

2. PRESIDEN JOKOWI JANGAN PERNAH ABAIKAN PERSOALAN INI, SEBAB INI MENYANGKUT HARKAT DAN MARTABAT SERTA NYAWA RAKYAT MALUKU YANG DINILAI TIDAK BERHARGA DARI BANTUAN NEGARA DALAM BEBERAPA HARI INI.

3. BAGI SELURUH STAKEHOLDER DARI GUBERNUR, HINGGA BUPATI DAN WALIKOTA DIMINTA UNTUK MENOLAK SELURUH BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

 

 

4. PERLAKUKAN KAMI SELAYAKNYA MANUSIA LAIN YANG ADA DI REPUBLIK INI. JIKA TIDAK, BISA DIPASTIKAN NKRI AKAN KEHILANGAN MALUKU

 

5. ini sebuah kekonyolan berpikir dari seorang pejabat negara, yang tidak memahami betul fungsi dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

 

6. GUBERNUR MURAD ISMAIL dituntut bersikap, sebab ini soal kehidupan, soal nyawa rakyat Maluku yang dinilai tidak lebih berharga dari sejumlah bantuan pemerintah pusat.

 

Dalam kesempatan tersebut, Adhy menegaskan, jika tuntutan PPM 95 Djakarta diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti, maka akan ada aksi susulan dengan tuntutan yang sama. "Segera kami berikan artinya dengan aksi - aksi susulan dalam situasi dan kondisi yang berbeda seperti gempa yang terjadi hingga detik ini," katanya.

 

Terkait persoalan tersebut, lanjut Adhy, dirinya mengimbau kepada pemerintah agar tidak melibatkan tokoh-tokoh Maluku yang dinilai tidak paham serta tidak pernah merasakan penderitaan yang dialami rakyat di tanah Maluku. "Sebab sudah ada informasi yang berkembang dari Jakarta hingga Maluku bahwa terkait polemik ini, sudah diagendakan pertemuan pihak pemerintah pusat dengan tokoh - tokoh Maluku yang berada di Jakarta, saya pastikan tidak akan pernah berpengaruh malah Maluku semakin bergejolak. Jika persoalan Maluku selalu dijadikan ajang mencari panggung dan manfaat manfaat pribadi kelompok kelompok tertentu," jelas Adhy.

 

Mengakhiri perbincangan Adhy menyatakan apa yang dilakukan Kepala BNPB Doni Monardo patut diapresiasi. Tanpa suara tanpa berita, kata Adhy, Doni Monardo telah mengirimkan bantuan dan turun langsung ke Maluku ketimbang sekadar pernyataan yang menyakitkan.  (can)