Perludem Minta Sentra Gakkumdu Dibubarkan

Titi Anggraini (kiri), Andre Rosiade (kanan). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menyarankan agar Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibubarkan karena hanya menghambat kinerja Bawaslu dalam menindak pelanggaran peraturan Pemilu.

"Penyelenggaraan Pemilu 2019 harus dievaluasi secara menyeluruh, variabel-variabelnya, manajemen teknis dan tata kelolanya. Jangan parsial-parsial," katanya dalam diskusi bertajuk "Killer Silent Pemilu Serentak" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).

Ia meminta agar untuk melakukan evaluasi tersebut dibentuk Tim Pakar Evaluasi Pemilu 2019 yang terdiri dari pakar politik, pakar hukum dan pakar kepemiluan, tanpa menyertakan bagian dari kedua pasangan yang berkontestasi di Pilpres 2019, karena jika dilibatkan, unsur kepentingan politiknya pasti lebih dominan.

"Sentra Gakkumdu dibubarkan karena menghambat kerja-kerja Bawaslu," katanya.

Lontaran Titi ini ditangkap Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Ia menyatakan setuju Gakkumdu dibubarkan karena di dalamnya ada unsur kejaksaan dan kepolisian yang membuat Bawaslu menjadi macan kertas.

Sebab, kata dia, ada kasus pelanggaran Pemilu yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, namun begitu masuk ke Gakkumdu, menjadi mentah.

Ia mencontohkan kasus Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang dilaporkan Gerindra ke Bawaslu karena berkampanye untuk Capres 01 Jokowi dengan masih mengenakan seragam kedinasan. Video bupati ini berkampanye dengan masih memakai seragam ASN bahkan sempat viral di media sosial.

"Kami dapat bisikan kalau Bawaslu merekomendasikan agar kasus ini diteruskan karena masuk ranah pidana Pemilu, tapi begitu kasus masuk ke Sentra Gakkumdu, langsung menjadi mentah," katanya.

Caleg Gerindra untuk DPR RI dari Dapil Sumbar I ini menilai, banyak sekali pelanggaran sebelum, saat dan setelah hari pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu, namu sayangnya pelanggaran berupa kecurangan dan tindakan yang mengarah pada pidana Pemilu itu semuanya mandeg alias tidak ada tindaknya, karena Bawaslu yang telah menjelma menjadi macan kertas.

"Saya setuju Gakkumdu dibubarkan karena di dalamnya ada unsur kejaksaan dan kepolisian,, dan setuju penyelenggaraan Pemilu 2019 dievaluasi dan diperbaiki, karena ini bisa jadi merupakan puncak gunung es dari kecurangan yang masif, terstruktur dan brutal, dan saya minta pemerintah tidak menutup-nutupinya," kata dia.

Tak cukup hanya di situ, Andre bahkan juga mendesak pemerintah agar membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pemilu 2019 agar terungkap siapa saja dalangnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menanggapi tudingan bahwa Bawaslu hanya macan kertas, Anggota Bawaslu Muhammad Afifudin membantahnya.

Ia keberatan Bawaslu dinilai tidak dapat melakukan apa-apa dan kinerjanya jeblok.

Ia mengakui kalau memang ada kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Bahkan katanya, sampai hari ini pihaknya telah menerima 7.000 laporan dan temuan, dimana 590 di antaranya merupakan laporan dari masyarakat.

"Tidak ada gading yang tak retak, dan kami tidak keberatan dikritik asalkan proporsional," katanya.

Ia juga mengatakan, selama masa tenang Pemilu, Bawaslu mendapati 150 temuan yang berindikasi pidana, dan telah dilimpahkan ke Gakkumdu. (man)