Peran FKDM Sebagai Pengawal Kebijakan Pembangunan Gubernur

Harlang. (Foto: Dekan)

MENEMPATKAN anggota Ormas ataupun LSM di FKDM sah-sah saja, tetapi harus diuji lebih dahulu ke pemangku wilayah, apakah dengan menempatkan orang tersebut bisa membantu menciptakan kondusifitas wilayah atau sebaliknya. 

Oleh: Harlang
Anggota FKDM periode 2010-2015 dan 2015-2020

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, dan Pergub DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) adalah lembaga yg dibentuk untuk mencari, menghimpun dan melaporkan segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan Kamtibmas untuk keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah, khususnya di DKI Jakarta. 

Sebagai mata dan telinga Pemprov DKI Jakarta, FKDM dituntut untuk menjaga stabilitas Kamtibmas Ibukota.

FKDM di Provinsi DKI Jakarta dibentuk pada tahun 2010. Pasca Pilgub DKI Jakarta 2010, saat itu para pendukung Foke-Nara yg tergabung dalam Forum Bersama Jakarta (FBJ) mendominasi perekrutan anggota FKDM, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Di awal perjalanannya, FKDM sudah dibekali dengan ilmu dasar Inteljen. Setiap tahun ada kegiatan penguatan kelembagaan melalui pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka cegah dini dari segala persoalan ancaman gangguan Kamtibmas. 

Keanggotaan FKDM terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan berbagai persoalan di wilayah. 

FKDM sebagai tempat berkumpulnya para tokoh masyarakat, berperan sangat penting dalam rangka memberikan rasa aman di tengah masyarakat dengan pendekatan ketokohannya. Boleh dibilang anggota FKDM merupakan negosiator awal jika ada permasalahan Kamtibmas di wilayah, bekerja sama dengan unsur masyarakat lainnya seperti RT dan RW.
Di samping itu, tugas pokok FKDM adalah mencari, menghimpun dan melaporkan segala informasi terhadap segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan Kamtibmas kepada para pemangku wilayah sesuai tingkatannya. 

Anggota FKDM memiliki kemampuan investigasi dan analisa suatu persoalan wilayah,  juga kemampuan penggalangan untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah.

Selama dua periode terakhir, kami rasakan manfaat dari lembaga tersebut. Kami mampu memetakan rawan Kamtibmas dan menggalang masyarakat dalam rangka menciptakan suasana kondusif di wilayah. Maka, sudah sepantasnya lembaga FKDM diisi oleh personil yang memiliki kriteria, terutama ketokohan di wilayah masing-masing. 

Pengalaman kami, saat perjalanan lembaga FKDM memasuki periode kedua  (2015-2020) dibutuhkan tokoh Ormas yang berpengaruh dalam rangka membantu menjaga kondusifitas wilayah. Saat itu kami mengusulkan kepada pemangku wilayah agar direkrut tokoh Ormas yang dibutuhkan. Proses seleksinya pun tidak memberatkan yang bersangkutan. Cukup rekomendasi pemangku kebijakan di wilayah masing-masing dan proses wawancara dari unsur-unsur samping (inteljen) sebagai mitra kerja dalam rangka menciptakan suasana kondusif diwilayah.

Sangat dirasakan saat melibatkan ketokohan Ormas dalam rangka penanganan konflik sosial di masyarakat. 

Kesbangpol sebagai penanggung jawab kelembagaan FKDM dalam membina dan merekrut anggota FKDM selayaknya mengacu pada Permendagri dan Pergub DKI yg mengatur tentang FKDM. Terlebih pemanfaatan lembaga ini untuk kebutuhan wilayah sesuai dengan tingkatannya (walikota, camat dan lurah).

Mencermati perkembangan akhir-akhir ini terkait rekrutmen anggota FKDM untuk periode 2021-2023, kami prihatin, karena proses seleksinya disinyalir hanya untuk kepentingan politik sesaat.

Menempatkan anggota Ormas ataupun LSM di FKDM sah-sah saja, tetapi harus diuji lebih dahulu ke pemangku wilayah, apakah dengan menempatkan orang tersebut bisa membantu menciptakan kondusifitas wilayah atau sebaliknya. 

Karenanya ke depan dalam rangka rekrutmen anggota FKDM dikedepankan uji kelayakan orang tersebut, karena yang paham karakter dan watak calon anggota FKDM adalah tokoh di lingkungannya (RT dan RW), tidak sekedar meminta keterangan domisili, tetapi wajib menginformasikan keseharian calon anggota tersebut. 

Utamakan Anggota FKDM yang masih produktif dan dibutuhkan dalam rangka tugasnya FKDM, karena lembaga ini berbeda dengan RT, RW atau LMK, sehingga harus dapat dipastikan bahwa mereka yang bergabung di FKDM memiliki kemampuan Inteljen dalam rangka menciptakan suasana kondusif di wilayah. 

Pelibatan tokoh perwakilan Ormas atau LSM dalam Tim Seleksi perekrutan FKDM periode 2021-2023, sudah barang tentu memberikan peluang untuk membuat gerbong untuk kepentingan politik sesaat. 

Pada rekrutmen periode sebelumnya (2010-2015 dan 2015-2020), Timsel terdiri dari unsur-unsur Inteljen di wilayah, sehingga bukan hanya kualitas hasil rekrtutmen dapat lebih dijamin keindependenannya, tapi juga dari segi kualitas personal dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah sesuai tujuan didirikannya FKDM oleh pemerintah. End