Penyusunan APBN Tidak Terperinci: Perppu Corona Cacat Hukum? – Bagian 3

Ilustrasi. (Foto: Watyutink)

DALAM HAL INI, pemerintah mendapat wewenang (secara sepihak) yang sangat besar, mendekati kewenangan absolut dalam menggunakan anggaran. Khususnya dengan adanya pasal “kekebalan” hukum bagi pengelola anggaran.

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Penyusunan dan pengelolaan anggaran keuangan negara atau APBN wajib dibuat terperinci dan detil sampai unit organisasi, fungsi, dan program. Kewajiban ini sangat penting, sehingga ditegaskan dalam beberapa undang-undang terkait anggaran.

Pasal 180 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi: APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.

Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Dan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

Hal ini dimaksudkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan peran dan fungsinya sesuai perintah pasal 23E UUD. Namun, Perppu No 1 Tahun 2020 (Perppu Corona) yang sudah disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020 menghapus beberapa pasal tersebut, sehingga penyusunan anggaran tidak perlu lagi terperinci sampai unit organisasi, fungsi, dan program. Sebagai konsekuensi, penghapusan pasal tersebut pada hakekatnya menghalangi peran dan fungsi BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan negara yang ditugaskan UUD.

Selain itu, penghapusan perincian sampai unit organisasi, fungsi dan program juga bertentangan langsung dengan pasal 9 ayat (1) huruf b UU BPK, yang secara tegas menyatakan: Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Di samping itu, pasal 11 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mewajibkan belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Kedua pasal ini masih berlaku, dan bertentangan dengan Perppu Corona.

Sebagai tindak lanjut Perppu Corona, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 beserta Lampiran. Di dalam Postur Perubahan APBN 2020 tersebut, tidak ada rincian anggaran sampai organisasi, fungsi, dan program.

Dalam hal ini, pemerintah mendapat wewenang (secara sepihak) yang sangat besar, mendekati kewenangan absolut dalam menggunakan anggaran. Khususnya dengan adanya pasal “kekebalan” hukum bagi pengelola anggaran.

Hal ini tercantum jelas di dalam Perpres No 54/2020. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Oleh karena itu, tidak heran kalau anggaran belanja bisa berubah beberapa kali dalam setahun ini. Termasuk perubahan dalam mata anggaran serta jumlahnya. Perubahan tersebut, menurut Pasal 3 ayat (2) Perpres 54/2020, dapat ditentukan hanya oleh seseorang setelah berkonsultasi dengan seseorang. Artinya, anggaran belanja negara untuk rakyat 270 juta orang hanya ditentukan oleh dua orang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Perppu Corona seharusnya tidak bisa menghilangkan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR, serta tidak bisa menghilangkan peran, fungsi dan tugas BPK, seperti yang diamanatkan UUD.

Dan juga tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya yang sejajar, seperti UU BPK dan UU Keuangan Negara. Pelanggaran ini sangat serius. Kalau terbukti maka bisa berimplikasi buruk bagi reputasi presiden.

(sumber: Watyutink.com)