Penuhi Target Pajak, Jupiter Minta Dispenda Cek Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan Malam

Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, meminta Dinas Pendapatan Daaerah (Dispenda) mencek hotel, retoran, dan hiburan malam untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). 

Ia menolak kenaikan lima jenis pajak untuk memenuhi target pajak sebesar Rp44 triliun pada 2019 ini karena dinilai hanya membebani rakyat kecil. 

"Di wilayah Jakarta Selatan dan wilayah lain dimana di situ terdapat hotel-hotel, tempat hiburan malam dan restoran-restoran besar, menurut info yang saya dapat, banyak yang belum terhubung dengan sistem online di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Ini harus dicek, karena jika semua sudah terhubung, PAD dari sektor pajak akan bertambah signifikan," katanya kepada wartawan di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). 

Ia menambahkan, selain hal tersebut,  ia juga mendapat informasi bahwa pengusaha hiburan malam dan restoran yang telah terhubung dengan sistem online Dispenda, banyak yang curang karena hanya menyetorkan 50-60% dari pajak yang seharusnya dibayarkan. 

"Jadi, daripada mengejar target pajak dengan menaikkan lima jenis pajak yang akan membebani rakyat kecil, sebaiknya Dispenda mencek semua hotel, tempat hiburan malam dan restoran untuk memastikan bahwa mereka semua sudah terhubung ke online sistem dan membayar pajak sesuai kewajibannya. Kalau mereka tetap tak mau jujur, kita di DPRD siap membuat regulasi khusus yang mengatur tentang pajak online," tegasnya. 

Seperti diketahui, pada 2019 ini Dispenda dibebani target pajak sebesar Rp44 triliun, naik Rp6 triliun dari target pada 2018 yang sebesar Rp38 triliun. 

Tingginya kenaikan target pajak itu membuat Dispenda mengusulkan agar tarif lima jenis pajak dinaikkan, yakni tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Usulan kenaikan ini membuat Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta perlu merevisi kelima Perda yang mengatur tentang kelima jenis pajak tersebut, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang BPHTB, Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang PPJU, Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang PKB. 

Hingga hari ini Bapemperda baru menyelesaikan revisi satu Perda, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB,  dimana dalam Perda yang baru tarif BBNKB dinaikkan dari 10% menjadi 12,5%. Revisi Perda itu disahkan pada 22 Agustus 2019.

Jupiter mengatakan, setelah komisi-komisi di DPRD DKI terbentuk dan ia dapat duduk di Komisi C, ia akan mengundang Dispenda untuk memaparkan sistem online yang ditanganinya. 

"Jika sistem online ini maksimal, saya yakin pemasukan dari sektor pajak akan signifikan, sehingga tak perlu menaikkan lima jenis pajak yang imbasnya hanya akan membebani rakyat kecil yang hidupnya pun telah susah," tegasnya. 

Seperti diketahui, sistem pajak online telah sejak beberapa tahun lalu diterapkan di DKI. Bahkan pada 22 Juni 2019 lalu Dispenda merilis Aplikasi Pajak Online DKI Jakarta yang dapat diunduh para wajib pajak (WP) dengan telepon pintar baik android maupun IOS. 

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin saat memantau penerapan online sistem pelaporan pajak ke sejumlah restoran mewah di wilayah Jakarta Barat, Kamis (5/9/2019), mengatakan, pihaknya  menargetkan 12.000 WP, terutama para pengusaha di sektor hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di Jakarta, terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak daerah online. (rhm)