Pengusaha Pribumi Minta Pemerintah Stop Pilkada Serentak 2020

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik meminta pemerintah agar menyetop gelaran Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. 

"Ini ada ketidakadilan, karena kita, pengusaha, disuruh stop operasi, tapi Pilkada tetap diselenggarakan," tegas Suryani dalam program Indonesia Lawyer Club (ILC) TVOne, Selasa (15/9/2020) malam. 

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini mengingatkan bahwa dalam salah satu pernyataannya, Presiden meminta agar di tengah pandemi Covid-19 masyarakat disuruh berbagi penderitaan, tapi di satu sisi Pilkada tetap di selenggarakan, sementara di sisi lain pengusaha disuruh tutup. 

"Karena itu kami minta stop Pilkada," tegasnya. 

Suryani mengakui kalau kebijakan pemerintah yang tidak adil ini mengindikasikan kalau dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah lebih dominan pada aspek politik dibanding kesehatan dan lain-lain.

Padahal, kata dia, dalam kondisi seperti ini sektor kesehatan seharusnya diutamakan, karena jika banyak masyarakat dan dokter mati akibat Covid-19, perekonomian yang terpuruk akibat pandemi ini akan sulit dipulihkan. 

Ia juga melihat adanya ketidakseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19, karena ketika paparan di DKI Jakarta melandai, paparan di daerah naik, tapi karena warga daerah masuk Jakarta, maka paparan di Jakarta pun naik lagi. 

Karena itu, menurut dia, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II yang diberlakukan Jakarta sejak Senin (14/9/2020) yang lebih ketat dibanding PSBB masa transisi, tidak akan ada gunanya, karena angka paparan Covid-19 bisa tidak turun-turun. 

Suryani mengingatkan kalau selama enam bulan pandemi Covid-19 melanda Indonesia, perekonomian sudah habis, karena puluhan juta pekerja bahkan telah di PHK, akibat pabrikan pun sudah banyak yang tutup. 

Selain itu, industri perhotelan yang menjadi satu dari 11 sektor yang diizinkan tetap buka pada PSBB jilid II, telah terpuruk. 

"Saat ini setiap hotel hanya satu lantai yang terisi, itu pun hanya 2-3 kamar. Saat bom Bali dulu, 100 kamar masih bisa terisi," katanya.

Karena itu ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yajg dapat mempercepat penanganan Covid-19, dan juga dapat memberikan solusi bagi pengusaha yang harus stop beroperasi, karena menurutnya, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang perlu dikoreksi.  (rhm)