Penggabungan PPNS Berpotensi Mereduksi Kewenangan Pemda

Amir Hamzah. (Foto; Dekan)

Jakarta,  Dekannews- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo karena menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut dia, dengan kebijakan itu pemerintah melalui Mendagri seakan ingin mereduksi kewenangan pemerintah daerah (Pemda),  dan tidak sejalan dengan ruh penerapan otonomi daerah (Otda)

"Di satu sisi peraturan ini baik karena bertujuan agar kinerja PPNS lebih efektif dan efisien dengan memusatkan penanganan pelanggaran yang dilakukan PNS di semua SKPD, di Sekretariat PPNS,  tapi di sisi lain ini tidak sesuai dengan Otda, " katanya kepada dekannews.com di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Ia menjelaskan,  ketidaksesuaian itu terjadi karena Permendagri Nomor 3 tidak hanya mengatur tentang penggabungan PPNS di semua SKPD dalam sebuah Sekretariat yang dikoordinatori Satpol PP,  namun juga mengatur hingga masalah teknis seperti masalah surat menyurat dan model serta warna seragam.

Dalam hal surat menyurat,  yang ditetapkan Permendagri antara lain format surat untuk laporan kejadian,  format surat untuk perintah tugas, format untuk surat perintah penyidikan, dan format untuk surat panggilan.

Aturan teknis ini,  lanjut Amir,  mengesankan kalau pemerintah melalui Mendagri ingin mengatur semuanya,  sehingga kewenangan daerah tereduksi.

"Jika mengacu pada Otda,  seharusnya hal sedetil itu tidak diatur.  Biarkan daerah yang menentukan format surat-suratnya dan model seragamnya," kata dia.

Aktivis senior ini mengaku khawatir jika semua hal diatur,  maka kehidupan di Indonesia akan menjadi seperti di negara komunis Korea Utara yang segala sesuatunya diatur pemerintah pusat.

"Kalau sudah begitu buat apa ada Otda?" pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 yang mengamanatkan agar semua PPNS di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan sebuah pemerintahan daerah, digabung menjadi satu dengan membuat sekretariat.

Amanat ini tertuang pada pasal 6 yang berbunyi; "Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada di Satpol PP dan perangkat daerah lain, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP".

Sementara pasal 2 ayat (1) Permendagri itu menyatakan; "Dalam melaksanakan penegakan Perda,  Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah".

Selama ini hampir semua SKPD memiliki PPNS,  sehingga dengan digabung dalam sebuah sekretariat, kinerja PPNS dapat lebih efektif dab efisien.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 diteken Mendagri Tjahjo Kumolo pada 8 Januari 2019 dan diundangkan pada 20 Februari 2019.

Sejak diundangkan,  beleid ini dinyatakan telah berlaku secara nasional. (rhm)