Pengamat Ini Ingatkan Pemerintah Agar Jangan Jadikan KAMI Sebagai Musuh

Amir Hamzah. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengingatkan pemerintah agar merangkul Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai mitra tanding, mitra diskusi dan mitra berdialog, bukan sebagai musuh. 

Hal ini disampaikan untuk menanggapi memanasnya hubungan KAMI dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, akibat pernyataan Moeldoko yang menuding KAMI sebagai sekumpulan kepentingan yang membuat kegaduhan, dan bahkan secara eksplisit mengancam akan mempidanakan KAMI jika menganggu stabilitas politik.  

"KAMI itu gerakan moral. Kalau merujuk pada maklumatnya, jelas sekali kalau misi KAMI adalah meluruskan kebijakan-kebijakan yang tak hanya dikeluarkan pemerintah pusat, tapi juga DPR, MPR, DPD, pemerintah daerah..agar tidak melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. Bukan untuk merebut kekuasaan," kata Amir di Jakarta, Jumat (2/10/2020).  

Pengamat yang juga aktivis senior di Jakarta ini mengakui, sejak periode pertama pemerintahan Jokowi (2014-2019), telah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pas, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan mencapai 7% pun hanya berada di kisaran 5%, dan saat ini, dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia bahkan susah masuk jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi di kuartal II dan III-2020 mengalami kontraksi. 

Tak hanya itu, cita-cita reformasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi, justru makin nyata telah kembali menjadi negara otoriter seperti di era Orde Baru, sementara kerukunan umat beragama porak poranda, antara lain karena kebijakan pemerintah yang cenderung anti-Islam. 

Yang lebih memprihatinkan, kata Amir, isu kebangkitan PKI yang selalu dibantah pemerintah, justru menemukan pembenaran di periode kedua presiden Jokowi (2019-2024) setelah DPR menerbutkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Juni 2020, atas usu PDIP.  

"RUU ini jelas akan membawa Indonesia tak hanya makin menjauh dari UUD 1945, tapi juga mengganti Pancasila dengan trisila dan ekasila, serta memberi karpet merah untuk kebangkitan PKI, karena RUU itu tidak menjadikan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Menyebarkan Ajaran Komunisme dan Marxisme-Leninisme sebagai konsideran," katanya. 

Amir mengingatkan pemerintah, jika pemerintah menjadikan KAMI sebagai musuh, konstelasi politik yang berkembang kemungkinan bisa berujung pada people power, karena deklarasi KAMI yang saat ini terjadi di berbagai daerah bukanlah deklarasi rekayasa, melainkan deklarasi yang muncul atas kesadaran kolektif masyarakat karena menyadari dan melihat bahwa pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi sama sekali tidak amanah. 

"Dan yang juga harus diketahui pemerintah, terutama yang pejabatnya berkantor di Istana Negara dan Istana Presiden, kata "kami" merupakan kata yang sakral, sehingga jika tidak disikapi secara elegan dan benar, maka bisa jasi bumerang yang dapat menghantam balik pemerintah dan membuatnya tersungkur," katanya. 

Amir menjelaskan, kata "kami" merupakan kata yang sakral, karena kata "kami" digunakan dalam teks Sumpah Pemuda yang dibacakan pada 28 Oktober 2018, dan merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. 

Selain itu, kata "kami" juga antara lain digunakan dalam teks Proklamasi, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribata Polri, dan Panca Dharma Menwa. 

"Jadi, kalau ada orang yang alergi pada KAMI sebagai narasi moral, berarti dia tidak paham sejarah pergerakan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Cara berpikirnya seperti penjajah, karena penjajah lah dulu yang dulu dihadapi para pejuang untuk merebut kemerdekaan," katanya. 

Amir juga mengingatkan kalau unsur negara ada empat, yakni wilayah, penduduk/rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Keempatnya saling terkait dan tak bisa dipisahkan. 

"Karena itu pemerintah jangan arogan dan sok punya kekuasaan. Karena jika rakyat melawan, pemerintahan akan selesai," tutupnya. (rhm)