Pengamat: DPRD Minta Jaminan Perubahan RPJMD Bisa Dilaksanakan Gubernur Anies

Amir Hamzah, Pengamat Kebijakan Publik. [dok]

Jakarta, Dekannews – Dua pekan lalu, saat Kota Jakarta diguyur hujan dan banjir, mencuat wacana perubahan kata Normalisasi diganti Naturalisasi dalam upaya penanganan banjir ibukota. Perubahan kata tersebut mencuatkan juga wacana perubahan RPJMD.  

Terkait wacana tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan masyarakat ibu kota perlu mengetahui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2017 DKI Jakarta. “Ada baiknya Gubernur DKI Anies Baswedan memerintahkan Sekda melaksanakan diskusi publik dengan masyarakat baik LSM, perguruan tinggi, profesional mengenai perubahan RPJMD 2017-2022,” buka Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Melibatkan masyarakat dalam rencana perubahan RPJMD DKI 2017-2022, lanjut Amir, agar dalam kebijakan Pemprov DKI tidak menyalahkan gubernur sebelumnya. “Setiap kebijakan gubernur sesuai dengan jamannya,” kata Amir.

RPJMD 2017-2022 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) terakhir dari Pemprov DKI. Pada 2022 harus dibentuk RPJPD baru untuk 25 tahun ke depan. “Diharapkan agar perubahan RPJMD 2017-2022 tidak mengganggu RPJPD 2022-2047,” paparnya.

Amir juga mengatakan, pembahasan perubahan RPJMD 2017-2022 sampai mendapat pengesahan Mendagri, membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. “Membutuhkan waktu 2 sampai tiga bulan jika tidak mendapat kendala di DPRD DKI, sementara sisa waktu Gubernur Anies memimpin Jakarta tinggal 19 bulan lagi. Jika dipotong waktu pembahasan perubahan RPJMD hingga disahkan, jadi tinggal 13 bulan lagi. DPRD DKI harus minta jaminan atas perubahan RPJMD tersebut bisa dilaksanakan Gubernur Anies,” terang Amir.

Jadi, perlunya komunikasi yang baik antara Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pimpinan DPRD DKI.

Jalinan komunikasi antara Gubernur dan Pimpinan DRPD DKI ada dalam UU Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut ada ketentuan yang menyatakan perlu dilakukan berkala rapat koordinasi Gubernur dan Pimpinan Dewan. “Dalam UU Pimpinan Dewan yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Pimpinan Fraksi. Misalnya bulan ini Gubernur jadi tuan rumah di Balai Agung, bulan selanjutnya tuan rumah Pimpinan Dewan dilaksanakan di gedung DPRD DKI. Komunikasi antara keduanya merupakan kolaborasi yang sering dinarasikan Anies untuk bisa diaktualisasikan dengan DPRD DKI. Jika komunikasi keduanya baik, harmonis, masyarakat DKI juga ikut senang,” pungkas Amir. (kir)