Pendukung 02 Endus Ada Kejanggalan pada Perolehan suara 01 di Jatim dan Jateng

Data yang diunggah @chloetowntale ke Twitter. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Warga masyarakat pendukung pasangan 02 Prabowo-Sandi mencurigai ada yang tak beres pada hasiil rekapitulasi KPUD Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pasalnya, total suara sah di kedua provinsi itu jauh melebihi junlah pemilih pada Pilkada serentak 2018.

Untuk diketahui, hasil rekapitulasi KPUD Jateng, Sabtu (11/5/2019), Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan suara sebanyak 16.805.511 (77,26%), sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi mendapatkan 4.944.447 suara (22,74%).

Di sisi lain, hasil rekapitulasi KPUD Jatim menetapkan,  Paslon 01 memperoleh 16.231.668 suara (65,79%), dan Paslon 02 hanya mendapat 8.441.247 suara (34,21%).

"(Pemilih) Jateng 2019 lebih 4 juta dibanding 2018, Jatim 2019 lebih 5 juta dibanding 2018," kata @asdwin007 seperti dikutip Senin (13/5/2019).


Dari data yang disebarkan relawan 02 di Medsos diketahui kalau jumlah penduduk Jateng pada 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 34.490.835 jiwa, sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jateng pada Pemilu 2019, menurut https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/index.php/rekap/kab/32676 adalah 27.896.902.

Persentase DPT Jateng terhadap jumlah penduduk adalah 80.88%. sedang persentase rata-rata DPT Pemilu 2019 nasional terhadap jumlah penduduk Indonesia per 31 Des 2018 adalah 69,03% (sumber https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ dan https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/index.php/rekap), sehingga terjadi selisih rata-rata DPT Jateng dengan DPT Nasional  sebesar 11,85%.

Relawan juga menemukan adanya perbedaan data jumlah penduduk yang mencolok antara data BPS Jateng dengan Dukcapil Kemendagri, karena jika BPS Jateng menyebut jumlah penduduk sebanyak 34.490.835 jiwa, versi Dukcapil Kemendagri sebanyak 36.364.072 jiwa. Perbedaan data ini belum bisa diklarifikasi Kemendagri.

Di sisi lain, pada Pilgub Jateng yang digelar Juni 2018, dua pasang yang bertarung saat itu, yakni Ganjar-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida masing-masing memperoleh 10.362.694 dan 7.267.993 suara atau total 17.630.687 suara.

Tapi di Pilpres 2019,  Jokowi-Ma'ruf mendapat 16.825.511 dan Prabowo-Sandi mensapat 4.944.447 suara atau total 21.769.958.

Relawan pun mempertanyakan, mungkinkan dalam waktu kurang dari saru tahun penduduk Jateng yang punya hak suara bertambah 4.139.271 orang?

Untuk perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di Jatim, relawan membuat perbandingan begini:

Pada Pilgub Jatim 2018, Khofifah - Emil mendapat suara10.465.218, sementara Saifullah-Puti mendapat  9.076.014 suara, total 19.541.232 suara.

Di Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf mendapat 16.231.668 suara (66,7%), dan Prabowo-Sandi mendapat 8.441.247  (34,3%). Total = 24.672.915 suara.

Relawan pun kembali mempertanyakan, mungkinkah dalam waktu kurang dari satu tahun warga Jatim yang punya hak suara bertambah 5.131.683 orang?

Yang membuat mereka tambah kaget, saat mereka mencermati Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU untuk Jatim, mereka menemuka angka 12.620.895 atau 66,49% untuk Jokowi-Ma'ruf dan 6.630.220 (33,51%) untuk Prabowo-Sandi. Angka-angka ini nyaris mendekati hasil rekapitulasi KPU Jatim.

Tak hanya itu, mereka juga menemukan kalau anga-angka itu juga hampir sama dengan hasil quick count (QC) sejumlah lembaga survei seperti Poltracking, Indobarometer dan SMRC. Pasalnya, oada tabel untuk Dapil Jatim, perolehan suara Jokowi-Ma'ruf sebesar 66,24% dan untuk untuk Prabowo-Sandi 33,76%.

"Kebetulankah ini? Saya mencoba memelototi hasil Pilkada Jatim 2018 , hasil rekapitulasi KPU Jatim 2019, situng KPU, QC?" kata @chloetowntale, salah seorang warganet yang menganalisis hasil rekapitulasi KPUD Jatim.

"Bukan kebetulan, TAPI BUKTI KECURANGAN. 01 HARUS DIDISKUALUFIKASI," sahut @IreneViena.

Sebelumnya,  katasandi.id melansir pengakuan Abdul Halim, saksi 02 pada rapat rekapitulasi KPUD Jatim, tentang alasan mengapa dia dan rekan-rekannya yang menghadiri Rapat Rekapitulasi di Hotel Singgasana, Surabaya, itu pada Sabtu (11/5/2019), tidak mau menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tersebut (berkas DC 1).

Inilah alasan-alasan dimaksud:
1. Saksi dari BPP Prabowo Sandi sudah meminta dokumen C7 (Daftat hadir peserta pemilu di TPS-TPS) dan dokumen A5 (Surat pindah), tapi tidak digubris oleh KPU. Pihaknya meyakini dokumen ini dihilangkan atau akan direkayasa.

2. Banyaknya orang gila dan disabilitas yang jumlahnya baru diketahui pada saat perhitungan di kabupaten.

3. Banyaknya migrasi peserta pemilu yang tidak dilengkapi surat pindah.

4. Saksii menduga telah terjadi pergantian kotak suara dengan surat suara , C1 Plano dan daftar hadir akan dibuang atau diganti baru.

5. Pergeseran/perubahan nilai/hasil rekap terjadi pada saat perpindahan dari TPS menuju ke Rekap di tingkat kecamatan. Ada juga beberapa kabupaten malah terjadi dari hasil rekap di kecamatan menuju ke kabupaten.

6, Rekomensasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan suara ulang di 8.146 TPS tidak dilakukan sepenuhnya karena adanya intimisasi. Kalau di Kota Surabaya saja terjadi penggelembungan suara, bagaimana dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur?

"Maka atas dasar urain di atas, kami, saksi Paslon 02, TIDAK MENANDATANGI berkas DC 1 sebagai bentuk protes,' tegas Abdul. (man)