Pemkot Jakut dan Masyarakat Diharapkan Mampu Amankan Fasos Fasum 

Fasum yang berubah fungsi menjadi halaman ruko di Jalan SMP 122 (Ujung Utara) RT 02/03, Kel. Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Maraknya Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak diserahkan oleh pihak pengembang kepada pemerintah menyebabkan permasalahan bagi kenyamanan dan keindahan kota. 

"Pemerintah Kota Jakarta Utara diminta untuk serius menangani asset dan penagihan kewajiban fasos  dan fasum kepada pengembang," ungkap M Sidik. Ketua Dewan Kota Jakarta Utara, melalui pesan whatsapp, Minggu (15/10).

Berdasarkan pantauan Dewan Kota Jakarta utara, lanjut Sidik,  jumlah asset yang diserobot warga cukup banyak jumlahnya seperti di Kelurahan Tanjung  Priok, Sunter Agung, Papanggo dan Kelurahan Sunter Jaya. 

"Penyerobotan aset fasos fasum tersebut akibat kurang seriusnya Pemkot Jakarta Utara dalam menginventarisir lahan tersebut bahkan telah banyak yang berubah fungsi menjadi hunian tempat tinggal, pemancingan ikan dan lahan penitipan mobil yang dikelola oleh warga. Sosialisasi harus dilakukan kepada warga terkait lahan dan asset yang dihuni itu adalah milik pemerintah, karena jika dibiarkan oleh pemerintah maka fasos fasum akan  menjadi hunian milik  warga," beber Sidik.

Dewan Kota berharap, kata Sidik, pemerintah membentuk satgas penanganan asset terdiri dari Bagian Hukum, Pol PP, Sudin Citata dan Suban Asset dan juga melibatkan RW dan RT, LMK dan FKDM agar masyarakat tahu  tanah mana yg menjadi fasos dan fasum.

Sementara itu Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko melalui Whatsapp (WA) mengatakan dasar pelaksanaan pemenuhan kewajiban fasos fasum adalah Pergub No 41 tahun 2001 dan Pergub No 228 Tahun 2016.

"Pemerintah Kota berkedudukan sebagai Tim Pengendalian dan Pengawasan  Pembangunan Wilayah Kota Adiministrasi yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan berupa penagihan kewajiban dan menandatangani BAST dengan pihak pengembang yang punya kewajiban atas fasos fasum dimaksud," tulis Sigit.

Sigit melanjutkan, Pemerintah Kota Jakarta Utara telah melibatkan KPK RI dalam setiap tahapan proses yang dilakukan oleh Tim TP3W Kota Jakarta Utara dimana pada Tahun 2018 mampu menjadi yang terbesar se DKI dalam pemenuhan kewajiban fasos dan fasum dari pengembang dan dilanjutkan dalam tahun 2019.

Masih berdasarkan jawaban Sigit lewat WA, Pemerintah Kota akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan dalam tahun 2018 atas hasil capaian efektif tersebut dengan tetap melakukan koordinasi dan upaya terobosan untuk optimalisasi prosesnya.

Terkait dugaan penyerobotan fasos fasum milik pengembang, di kawasan Danau Sunter yang dikuasai oleh salah satu perusahaan otomotif, Walikota mengatakan, Penataan Danau Sunter sisi Selatan adalah salah satu KSD, termasuk didalamnya penataan akses ke sana.

"Saat ini sedang dilakukan inventarisir kewajiban fasos dan fasum di sana. Tim TP3W Jakarta Utara akan menindak lanjuti sesuai ketentuan," tutup Sigit. (Eko)