Pemilu 2019 Banyak Makan Korban, Politisi PDIP Sarankan Kejiwaan Hakim MK Dicek Ulang

Effendi Simbolon (pegang mike). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dwkannews- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menyarankan agar kejiwaan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan judicial review UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dicek ulang.

Pasalnya, putusan para hakim itu yang membuat Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan serentak, tak hanya membuat penyelenggaraan kedua event demokrasi lima tahunan itu menimbulkan banyak masalah, namun juga menbulkan banyak korban jiwa.

Hingga Sabtu (27/4/2019) pagi ini, jumlah korban tewas mencapai 230 orang, sementara yang dirawat di rumah sakit mencapai sekitar 1.600 orang.

Bawaslu mengklaim, dari 230 korban meninggal, 55 orang di antaranya merupakan pegawai Bawaslu di daerah.

"Masalah yang muncul pada Pemilu 2019 yang menggabungkan Pileg dengan Pilres. Banyak ekses dari putusan itu, karena Pemilu ini melibatkan 192 juta pemilih dengan TPS lebih dari 813.000," katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).

Ia mengakui, akibat pnggabungan Pileg dan Pilpres ini, perhatian pemilih menjadi tak fokus, karena pemilih menjadikan Pilpres sebagai fokus utama, dan Pilpres menjadi fokus tambahan, sehingga bisa terjadi dimana presiden yang diusung terpilih, namun partainya pengusungnya tidak, sehingga tak punya wakil di DPR," katanya.

Politisi PDIP ini mengaku mengetahui apa tujuan LSM yang mengajukan uji materi pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008, yakni untuk menghilangkan presidential threshold dan parliamentary threshold, sehingga setiap partai peserta Pemilu dapat mengusung Capres sendiri, dan membuat Pemilu di Indonesia menjadi liberal.

Sayangnya, lanjut dia, yang ditangkap para hakim MK ketika mengabulkan uji mareri itu bukan hal tersebut melainkan lebih pada masalah efisiensi waktu dan anggaran penyelenggaraan Pemilu, tapi tanpa memikirkan ekses yang ditimbulkan akibat banyaknya pemilih dan TPS.

"Karena itu, para hakim MK yang mengabulkan uji materi itu perlu diperiksa ulang kejiwaannya," tegas dia.

Seperti diketahui, banyaknya korban meninggal pada penyelenggaraan Pemilu 2019, sebagian besar merupakan petugas KPPS, diakibatkan karena kelelahan karena proses pencoblosan dan penghitungan suara yang berlangsung hingga larut malam, bahlan hingga keesokan harinya.

Anggota Bawaslu RI, Mohammad Afifudin, mengatakan, selain kelelahan, banyaknya petugas KPPS yang meninggal diakibatkan oleh beban mental dan pikiran, karena saat hari pemungutan suara, banyak TPS yang kurang mendapatkan surat suara Pemilu, akibat buruknya manajemen logistik KPU.

"Tapi dari 55 anggota Bawaslu yang meninggal, ada satu yang tewas akibat dianiaya. Itu terjadi di Maluku. Sementara anggota Bawaslu yang saat ini masih sakit sebanyak 480 orang," katanya.

Dalam diskusi ini juga terungkap kalaui saat hari pemungutan suara, KPU tiak mengerahkan petugas medis ke TPS, sehingga pertolongan pertama saat petugas KPPS mulai merasa tak sehat, tidak apat segera dilakukan.

Selain itu, hingga kini belum semua ketua dan anggota KPPS yang telah menerima honornya yang sebesar Rp550.000 dipotong pajak untuk ketua KPPS, dan Rp500.000 dipotong pajak untuk anggota KPPS.

Ketia KPU Arief budiman mengaku, semua pihaknya mengusulkan agar ketua dan anggota KPPS diberi asuransi, dan usulan itu telah disetujui oleh Komisi II DPR.

"Tapi saat dibahas lebih detil di Kementerian Keuangan, ditolak dengan alasan tidak ada anggaran," katanya.

Namun demikian dia juga mengatakan, karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal, pihaknya telah mengusulkan adanya dana santunan bagi para korban.

"Yang itu disetujui. Kalau lancar, minggu depan dieksekusi," jelasnya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengabarkan bahwa jatuhnya korban oada penyelenggaraan Pemilu bukan hanya terjadi pada 2019 ini, tapi juga pada 2014, karena saat itu yang meninggal sebanyak 157 orang.

Menurut dia, berdasarkan pendapat pengamat asing, Pemilu 2014 dimana Pileg dan Pilpres dipisah, telah dianggap sebagai the most complicated election in the world karena banyaknya jumlah TPS dan pemilih.

"Dengan banyaknya TPS dan pemilih, serta pemilihan untuk DPRD tingkat I dan II, DPR RI, DPD dan presiden, Pemilu di Indonesia dinilai unmanageable," katanya.

Ia pun berharap honor petugas KPPS yang belum dibayarkan pemerintah, segera dibayarkan sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang telah bersusah payah menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

Untuk diketahui, uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang dipimpin pengamat politik Effendi Ghazali, pada Januari 2014.

Saat uji materi dikabulkan, inilah alasan hakim MK kala itu
1. Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

2. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta check and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. 

Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas;

3. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah pileg, ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.

Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. 

Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. (man)