Pemilik Kapal Tradisional Berharap Kesepakatan Bupati dan Dishub Segera Dilaksanakan

Kapal tradisional sandar di Dermaga Pulau Pramuka dan tak dapat beroperasi mengangkut penumpang karena bukan hari Senin atau Jumat. (Foto: Mtn)

Jakarta, Dekannews- Para pemilik kapal tradisional yang biasa melayani rute Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, ke pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu berharap kesepakatan antara Bupati Kepulauan Seribu Junaedi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dapat segera diimplementasikan. 

Mereka bahkan mengaku sudah tak peduli dengan pandemi Covid-19, karena yang penting dapat kembalu menjalankan usaha dengan normal. 

"Kesepakatan Pak Bupati dengan Dishub itu memang membuat kami sedikit lega, karena sejak ada pandemi dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), usaha kami menjadi sulit, sehingga penghasilan menjadi sangat tidak menentu," kata Mitun, salah seorang pemilik kapal tradisional, melalui telepon, Jumat (2/10/2020). 

Ia menjelaskan, saat PSBB jilid I yang diberlakukan pada 10 April hingga 4 Juni 2020, usaha dia dan pemilik kapal tradisional yang lain sudah terganggu karena hanya boleh mengangku penumpang yang ber-KTP Kepulauan Seribu, ASN dan TNI/Polri. Tak boleh mengangkut wisatawan. 

Ketika PSBB transisi diberlakukan pada 5 Juni hingga 13 September 2020, dan kebijakan agak diperlonggar karena kembali diizinkan mengangkut wisatawan meski harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pengusaha kapal tradisional dapat sedikit bernapas lega meski operasional belum senormal ketika belum ada pandemi. 

"Tapi ketika PSBB lagi, kami kembali menjadi susah karena Dishub hanya mengizinkan kami beroperasi pada hari Senin dan Jumat, dan yang boleh diangkut hanya warga yang ber-KTP Kepulauan Seribu, ASN dan TNI-Polri," kata Mitun lagi. 

Lelaki yang bermukim di Pulau Pramuka ini mengaku tak dapat menghitung berapa kerugian yang harus ditanggung, karena biaya operasional kapal Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu pergi pulang sekitar Rp4 juta, namun pemasukan hanya Rp2 juta. 

Pemilik kapal yang lain mengakui, kesepakatan yang telah dicapai Bupati dengan Dishub pun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, karena kesepakatan itu hanya mengubah hari operasional dari Senin dan Jumat menjadi Senin, Kamis dan Minggu. 

Yang ideal, kata mereka, kalau kapal diizinkan beroperasi pada Minggu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. 

Minggu dengan rute dari pulau ke Pelabuhan Kaliadem; Senin dari Kaliadem ke pulau dan sebaliknya (PP); dan Selasa dari Kaliadem ke pulau. 

Pada Kamis, kapal berlayar dari pulau ke Kaliadem; Jumat berlayar dari Kaliadem ke Pulau dan sebaliknya; dan Sabtu dari Kaliadem ke pulau. 

"Tapi karena hasil kesepakatan antara Bupati dan Dishub begitu, ya mau apalagi? Kalau bisa lebih cepat dilaksanakan, lebih bagus," tegas mereka. 

Seperti diketahui, seiring dengan diberlakukannya PSBB Jilid II di Jakarta pada 14 September,  Kepala Dishub DKI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 156 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB  Bidang Transportasi yang menetapkan bahwa angkutan di perairan Kepulauan Seribu hanya diizinkan beroperasi pada Senin dan Jumat pukul 05:00 hingga 18:00 WIB, serta hanya boleh mengangkut warga ber-KTP Kepulauan Seribu, ASN dan TNI/Polri. 

SK ini tak hanya membuat pemilik kapal tradisional mengeluh, tapi juga warga pulau, karena kebutuhan mereka sehari-sehari umumnya dibeli di Jakarta, sehingga dengan adanya ketentuan seperti itu, kebutuhan sulit dipenuhi. 

Kehidupan penduduk Kepulauan Seribu makin berat karen kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) menerbitkan Surat Edaran Nomor 353/SE/2020 tentang Pembatasan Usaha Pariwisata Selama Masa PSBB yang menetapkan bahwa selama PSBB Jilid II diberlakukan, pariwisata di Kepulauan Seribu harus ditutup sementara. 

Akibatnya, sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan Pemkab Kepulauan Seribu, lumpuh, dan warga yang menggantungkan hidup dari sektor ini kehilangan penghasilan. 

Pada 25 September 2020 Bupati Kepulauan Seribu Junaedi bersama instansi terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Angke, KSOP Tanjung Priok, KSOP Kepulauan Seribu, kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, dan kepala Suku Dinas Parekraf Kepulauan Seribu melakukan rapat koordinasi dengan Dishub dan Disparekraf di Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hasilnya, khusus untuk di Kepulauan Seribu dibuat regulasi sebagai berikut:
1. Kapal reguler menuju Kepulauan Seribu dapat beroperasi pada hari Senin, Kamis dan Minggu pukul 05:00-18:00 WIB dan jumlah penumpang 50% dari kapasitas angkut maksimal;
2. Kapal carter yang mengangkut tamu hotel/resort/homestay dengan tujuan Pulau Seribu dapat beroperasi setiap hari dengan syarat tamu yang berkunjung memiliki hasil rapid test (non reaktif) yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah/swasta yang masih berlaku (maksimal 3 hari sebelum keberangkatan);
3. Perhotelan/akomodasi/homestay di Kepulauan Seribu dapat beroperasi dengan syarat tamu yang berkunjung memiliki hasil rapid test (non reaktif) yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah/swasta yang masih berlaku (maksimal 3 hari sebelum keberangkatan);
4. Terhadap pengunjung yang akan menuju wilayah Kepulauan Seribu (selain warga Kepulauan Seribu) akan dilakukan pengecekan surat hasil rapid test di posko check point pelabuhan/dermag keberangkatan menuju Kepulauan Seribu dan diminta kerjasamanya Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Warga Kepulauan Seribu yang melanggar PSBB akan dilakukan tes swab dengan difasilitasi Suku Dinas Kesehatan Administrasi Kepulauan Seribu.

Sampai hari ini, kesepakatan itu belum diberlakukan karena menurut Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, implementasi kesepakatan itu masih harus menunggu kebijakan Dishub. 

Mitun dan kawan-kawannya mengatakan, mereka sebenarnya sudah tak peduli dengan Covid-19 asalkan dapat beroperasi seperti semula. 

"Lagipula soal protokol kesehatan kami paham dan menjalankamnya kok. Penumpang hanya 50% dari kapasitas, penumpang wajib pakai masker dan kalau mau lebih aman ditambah face shield, dan di kapal juga disediakan sabun untuk cuci tangan," katanya. 

Mitun menegaskan, setelah berbulan-bulan operasional terganggu, saat ini ia dan kawan-kawannya hanya berpikir bagaimana kapal beroperasi dengan normal kembali, karena ini berkaitan dengan perut. 

"Kalau sudah menyangkut masalah perut, ini susah,  karena harus dipenuhi," tegasnya. (rhm)