Pemerintah Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru ke MK

Moeldoko. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Kepala Staf Kepresidenan  Moeldoko mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu kan haknya publik, hak publik enggak bisa kita batasi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.

Meskipun demikian, Moeldoko meminta masyarakat melihat proses politik dalam revisi UU KPK ini secara jernih, karena menurutnya, jika salah dalam melihat proses ini, masyarakat hanya menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau nanti salah melihat, dari kacamata yang berbeda, maka yang disalahkan hanya presiden, hanya pemerintah, ini enggak fair. Proses politik secara keseluruhan, sehingga kita melihatnya lebih bijaksana," ujarnya.

Moeldoko menyatakan bahwa sejak awal revisi UU KPK ini diusulkan oleh DPR. Jokowi merespons dengan mengirimkan surat presiden untuk melanjutkan pembahasan bersama payung hukum untuk lembaga antirasuah tersebut. 

"Jadi, menurut saya, karena ini produk hukum yang dihasilkan oleh DPR, semua masyarakat Indonesia bisa melihat perkembangan ke depan seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya, melalui Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020, Selasa (17/9/2019),  DPR mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam rapat ini, melalui Menkumham Yasonna Laoly,   Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menyetujui revisi UU KPK karena menilai diperlukan pembaharuan hukum tindak pidana korupsi agar dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar.

"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.

Pemerintah mengakui kalau tindak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali, sehingta sebagai upaya pencegahan, pihaknya berpandangan perlu dilakukan pembaharuan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Ada empat poin yang masuk pada revisi UU KPK yang hari ini sah menjadi UU itu, yakni:
1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1x24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota Korpri sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-undang.

"Atas nama Presiden kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan Anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini," kata Yasonna.

Pengesahan ini langsung direspon banyak kalangan yang peduli pada pemberantasan korupsi di Tanah Air, salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil. LSM ini menyatakan akan mengajukan judicial review ke MK karena menilai ada sejumlah poin dalam UU ini yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. (man)