Pemerintah Disindir Sedang Bersaing dengan Jakarta dan Petamburan

Cuitan Fadli Zon. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Tindakan pemerintahan Jokowi melalui aparat dan para pendukung yang terus "ngerasani" Pemprov DKI Jakarta yang digawangi Gubernur Anies Baswedan, bahkan kini Anies tengah dibidik karena kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta, Pusat, menimbulkan sindiran tak sedap bagi pemerintah.

Apalagi karena setelah kejadian itu, terjadi rangkaian kejadian seperti adanya segerombolan orang berpakaian TNI menurunkan spanduk besar bergambar HRS, dan sepasukan TNI pada Kamis (19/11/2020) melakukan konvoi di Petamburan dan sempat berhenti di depan Jalan Petamburan III tempat dimana markas FPI berada, seolah tengah menakut-nakuti. 

Semua kejadian itu membuat pemerintahan Jokowi disindir bukannya menjadikan negara lain sebagai rivalitasnya, tapi malah menjadikan Jakarta dan Petamburan sebagai pesaing. 

Pihak yang menyindir seperti itu di antaranya anggota DPR Fadli Zon dan seorang urologist bernama Dr Gunawan. 

"Alih-alih bersaing dengan China, AS, India atau Rusia, Pemerintah pusat Republik Indonesia malah bersaing dengan DKI Jakarta. Kini lebih spesifik lagi bersaing dengan lingkungan terotorial Petamburan," kata Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Jumat (20/11/2020). 

"Kita mah antimainstream. Negara lain show of force ke negara musuh, Korut ke Korsel, china ke AS, turki ke yunani, eh RI ke Petamburan. ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚," kata Dr Gunawan melalui @GundiDr. 

Netizen lain yang nimbrung dengan cuitan senada adalah pemilik akun @Aline_Yoana_Tan. 

"Republik Indonesia itu sepatutnya bersaing dengan Rusia, Amerika, Jepang, Korea atau Singapura, bukan dengan DKI Jakarta," katanya. 

Seperti diketahui, saat ini jagat politik dan hukum Indonesia tengah diramaikan oleh kasus kerumunan di Petamburan, karena kasus ini dilaporkan pihak tertentu dengan tuduhan melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Kerumunan yang membuat Anies diperiksa Polda Metro Jaya hingga hampir 10 jam itu terjadi pada 14 November 2020, ketika FPI menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW  dan HRS menikahkan anak bungsunya. 

Pemeriksaan Anies ini dikritik karena menurut sejumlah kalangan, termasuk pakar hukum tata negara, kerumunan itu tak bisa dijerat dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, karena yang diberlakukan di Jakarta bukan karantina, melainkan PSBB, dan larangan orang berkerumum tidak diatur dalam UU tersebut. 

Selain itu, kerumunan juga terjadi di berbagai daerah seperti di Solo saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri ke KPUD Solo sebagai peserta Pilkada 2020 di kota itu, dan di Pekalongan saat Habib Luthfi menggelar acara Kliwonan, tapi kedua kerumunan itu tidak dipersoalkan. 

Untuk kerumunan di Solo, Polisi bahkan mengatakan merupakan kerumunan yang berbeda, karena kerumunan di Solo dalam rangka Pilkada dan diatur dalam undang-undang. 

Tak hanya itu, ketika HRS tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 10 November 2020 dari Arab Saudi, dan disambut jutaan orang, Gubernur Banten tidak diperiksa polisi.

Setelah itu, dalam rapat dengan DPR, Rabu (28/11/2020), Mendagri Tito Karnavian mengatakan akan menerbitkan instruksi yang mewajibkan setiap kepala daerah mematuhi protokol kesehatan, dan akan dicopot jika tidak patuh. Kebijakan ini dikritik pakar hukum tata negara dan juga oleh Fadli Zon, karena menurut mereka, seorang kepala daerah tidak dapat dicopot dengan Instruksi Menteri karena dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. 

Perhatian publik juga tersedot ketika beredar video yang menggambarkan sekelompok orang berpakaian TNI menurunkan spanduk besar bergambar HRS, namun belakangan TNI memberikan keterangan tak pernah memberikan instruksi untuk melakukan hal tersebut. 

Teranyar pada Kamis (19/11/2020), sejumlah anggota TNI melakukan konvoi di Petamburan dan sempat berhenti di ujung Jalan Petamburan III dimana kantor DPP FPI berada, serta menyalakan klakson. Fadli Zon minta konvoi ini diusut karena bisa merusak citra TNI. 

Anies dan HRS memang tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi. Anies tidak disukai karena dia mengalahkan Ahok di Pilkada Jakarta 2017 dan berpotensi menjadi capres yang susah dikalahkan pada Pilpres 2024. Potensi Anies ini diduga mengganggu kepentingan pendukung pemerintahan Jokowi yang ingin tetap berkuasa. 

Sedang HRS tidak disukai karena dia merupakan simbol perlawanan umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi yang menurut HRS tidak ramah terhadap Islam dan "terpapar" Islamophobia. (rhm)