Pemerintah Ancam Pidanakan Pelaku dan Aktor Kerusuhan Aksi Tolak RUU Ciptaker

Mahfud MD. (Foto: ist)

Jakarta, Dekannews- Pemerintah melalui Menkopulhukam Mahfud MD mengancam akan meninsak tegas para pelaku, aktor dan pihak-pihak yang menunggangi aksi anarkis yang dilakukan massa penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Kamis (8/10/2020). 

"Ketujuh, pemerintah akan menindak tegas, memproses hukum terhadap semua pelaku, aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," kata Mahfud dalam jumpa pers, Kamis (8/10/2020) malam. 

Apa yang disampaikan Mahfud tersebut merupakan satu dari tujuh sikap pemerintah dalam merespon aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Ciptaker di berbagai dearah, termasuk Jakarta, yang berujung chaos. 

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan bahwa pemerintah tak mungkin membuat aturan perundang-undangan yang menyengsarakan, karena menurut dia, UU Omnibus Law Ciptaker justru akan membuka peluang kerja karena membuka ruang investasi dan mempermudah perizinan untuk memberantas korupsi di birokrasi. 

Mahfud menegaskan, maraknya penolakan terhadap UU ini akibat hoax yang tersebar, seperti hoax penghapusan pesangon, hoax penghapusan cuti hamil, hoax mempermudah PHK, dan lain-lain. 

Ia bukan mengatakan kalau UU ini bukan hanya untuk buruh, tapi juga angkatan kerja yang akan datang, karena setiap tahun angkatan kerja baru di Indonesia sangat besar, yaitu 3,5 juta orang, dimana di antaranya memiliki pendidikan SMK/SMA ke bawah. 

Pada poin pertama pernyataan sikapnya, pemerintah melalui Mahfud mengatakan bahwa UU Omnibus Law Ciptaker dibentuk justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Pada poin kedua, pemerintah mengaku menghormati kebebasan berpendapat, namun meminta agar aksi penyampaian aspirasi dapat menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu penertiban umum. 

Dalam pernyataan sikapnya itu, pemerintah bahkan mengatakan kalau tidak akan mentolerir perbuatan anarkis dalam aksi unjuk rasa hari ini yang berakibat pada rusaknya sejumlah fasilitas publik, di antaranya Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. 

Pemerintah menyarankan, jika tidak setuju dengan UU Ciptaker, maka bisa mengajukan judicial review ke MK. 

Seperti diketahui, hari ribuan massa buruh, mahasiswa dan masyarakat berniat menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Ciptaker di depan Istana Negara, namun akses ke lokasi yang berada di Jalan Merdeka Utara itu diblokade, sehingga ketika negosiasi yang dilakukan buntu, karena polisi tak mau membuka blokade, bentrok pun tak terhindar yang berlanjut menjadi kerusuhan. 

Dalam bentrok itu, polisi bukan hanya menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water canon, tapi juga memukuli demonstran. 

Fasilitas publik yang dirusak selain gedung Kementerian KKP, di antaranya pos polisi dan halte busway, karena pos polisi di Tugu Tani, Harmoni dan Jalan Medan Merdeka Barat di dekat Patung Kuda, juga halte busway Tosari dan Bundaran HI di Jalan MH Thamrin, dibakar massa. 

Pernyataan sikap pemerintah selain ditandatangani Mahfud MD, juga ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dan Kepala BIN Budi Gunawan. (rhm)