Pembentukan Pam Swakarsa Dinilai Dapat Picu Konflik Sosial

Haris Azhar. (Foto: Suara)

Jakarta, Dekannews- Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai pembentukan Pam Swakarsa oleh Polri dapat mengakibatkan konflik sosial. 

"Pembentukan Pam Swakarsa membuat memori kita kembali ke era ketika Panglima ABRI dijabat Wiranto," kata dia kepada TVOne, Rabu (16/9/2020). 

Ia menambakan, kala itu, pada 1998, orang bunuh-bunuhan karena Pam Swakarsa dibentuk Wiranto untuk menghalau mahasiswa dan oposisi yang menentang Sidang Istimewa (SI) MPR, dan kala itu terjadi pelanggaran HAM Berat yang melibatkan Pam Swakarsa, namun kasusnya selesai tanpa ada tindak lanjutnya. 

"Sama kayak dulu, Pam Swakarsa yang dibentuk sekarang pun aturannya tidak jelas, dan rawan mengakibatkan konflik sosial. Kita jadi bertanya-tanya, kok tugas kepolisian untuk menegakkan keamanan dan ketertiban diserahkan ke masyarakat? Kalau masyarakat direkrut untuk juga menjalankan tugas kepolisian, artinya kan mereka wajib melakukan itu," katanya. 

Ia pun mempertanyakan, jika dalam menjalankan tugasnya Pam Swakarsa mengakibatkan masyarakat terluka dan berduka, mereka harus dilaporkan kemana? Ke Propam Polri kah? Atau ke Pidum (pidana umum)?

Ia juga mengingatkan bahwa selama ini polisi sendiri dalam menjalankan tugasnya kerap terindikasi melakuan abuse of power (penyalahgunaan wewenang), dan penanganan kasus-kasus itu kebanyakan membuat masyarakat tidak happy

"Saya melihat, kebijakan Polri membentuk Pam Swakarsa ini merupakan bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap pemerintah yang dalam waktu belakangan ini memang sudah tidak populis di mata masyarakat," katanya. 

Haris pun mengingatkan kalau dalam masa pandemi seperti ini, yang dibutuhkan orang adalah kesadaran untuk sama-sama mengatasi pandemi Covid-19. 

"Karena itu keluarkan tenaga, biaya, dan waktu untuk menyadarkan orang, karena WHO pun sudah mengingatkan bahwa untuk mengatasi pandemi, kerahkan whole of society dan whole of goverment, bukan merekrut Pam Swakarsa," tegasnya. 

Seperti diketahui, melalui Peraturan Kepolisian RI Nomor 4 Tahun 2020, Polri kembali membentuk Pengamanan (Pam) Swakarsa yang pada 1998 pernah dibentuk Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. 

Pembemtukan Pam Swakarsa ini memicu pro dan kontra karena Pam Swakarsa bentukan Wiranto memiliki sejarah yang kelam. 

Wiranto membentuk Pam Swakarsa saat suasana politik di Tanah Air sedang dipanaskan oleh pro kontra pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR, dan Pam Swakarsa dibenturkan dengan mahasiswa dan oposisi yang menolak SI, karena mengusung agenda percepatan Pemilu setelah Presiden Soeharta lengser pada Mei 1998.

Oposisi dan mahasiswa menghendaki agenda SI digeser menjadi permintaan pertanggungjawaban Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, dan mencabut Dwi Fungsi ABRI. 

Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang SI. Juga bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadirannya. 

Sikap Pam Swakarsa ditambah dengan perlakuan diskriminatif aparat terhadap mahasiwa, membuat masyarakat antipati. Sejak sebelum dimulai SI MPR saja sudah menimbulkan bentrokan fisik antara masyarakat dengan Pam Swakarsa yang dilindungi aparat. 

Wiranto sempat diminta membubarkan pasukan yang dibentuknya itu, tapi menolak meski kecaman dan peringatan akan dampak negatif Pam Swakarsa  disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais melalui Deklarasi Ciganjur. 

Selama SI MPR, Pam Swakarsa tak hanya mengamankan Gedung DPR/MPR, tapi juga dikirimkan dengan truk-truk ke lokasi-lokasi yang potensial menjadi daerah demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki. 

Mereka juga berunjuk kekuatan dengan berpawai melintasi kampus-kampus yang aktif, bahkan melakukan patroli malam diiringi dengan sedan polisi. 

Di lingkungan Senayan, mereka beraksi menghalau para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang lewat. (rhm)