Peleburan Kementerian dan Perombakan Kabinet Jangan Munculkan Masalah Baru

ilustrasi [ist]

Jakarta, Dekannews – Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle atau perombakan kabinet bersamaan dengan peleburan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan  memunculkan Menteri Investasi dinilai lebih bersifat politis dan menimbulkan masalah baru.

“Dibentuknya Kementerian Investasi lebih pada bobot politis. Ada kepentingan politik yang diakomodir Jokowi dan bagian pembagian kekuasaan,” buka Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menanggapi wacana langkah Presiden Jokowi tersebut kepada wartawan, Rabu (14/4/2021), di Jakarta.

Menurut Amir, Menteri Investasi memunculkan masalah baru terkait koordinasi antara Menko Perekonomian dengan  Menko Maritim dan Investasi. “Luhut sendiri mempunyai tugas investasi, sekarang ada Menteri Investasi. Belum lagi ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beber Amir.

Amir mengusulkan untuk mempercepat investasi tidak perlu ada kementerian tetapi membentuk lembaga teknis atau badan. “Bisa juga memaksimalkan lembaga yang sudah ada dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelas Amir.

Dalam memutuskan melakukan reshuffle, kata Amir, seharusnya Jokowi melakukan analisa termasuk siapa saja para menteri yang memunculkan resistensi serta tidak berprestasi. “Jangan sampai reshuffle memunculkan masalah baru,” pesanya.

Kita tahu slogan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Diharapkan Jokowi dalam merombak kabinet sejalan dengan slogan tersebut, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah baru.  

Amir juga menyoroti Presiden Jokowi tidak berani mengganti Moeldoko dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) walaupun mantan Panglima TNI itu terlibat kudeta Partai Demokrat. “Walaupun ada harapan dari masyarakat Moeldoko secara ksatria mundur, namun sekarang tidak dilakukan. Begitu juga Presiden Jokowi tidak berani mencopot Moeldoko,” imbuh Amir

Isu perombakan kabinet mencuat seiring dengan rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi. Tentunya dengan rencana peleburan dua kementerian akan mengubah nomenklatur dan kode rekening dalam APBN serta semua kop surat dan stempel juga berubah dan bertambah. (dbs/kir)