Pelapor Cerdik, Anies Sampaikan Klarifikasi Ke Polda Metro Jaya.

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

SEMUA aturan dan ketentuan dalam PSBB adalah bagian yang tak terpisahkan dari penyelengaraan kekarantinaan kesehatan. 

Oleh: Sugiyanto
Aktivis, ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) 

Pelapor dugaan terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyenggaraan kekarantinaan kesehatan yang merujuk pada pasal 93 Jo pasal 9 UU Karantina Kesehatan No 6 Tahun 2018 dan pasal 216  KUHAP dapat dikatakan pelapor cerdik. Pelapor tidak hanya melihat pada ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melainkan mendasarkan pada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
 
Atas laporan Informasi Nomor: LI/279/XI/2020/PMJ/Ditreskrimum tanggal 15 November 2020, Polda Metro Jaya dapat melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan banyak orang termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Bawesdan atas  peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu 14 November 2020 di Jl. Paksi Petamburan III Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 
Semua aturan dan ketentuan dalam PSBB adalah bagian yang tak terpisahkan dari penyelengaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi,  melanggar PSBB berarti tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sesuai pasal 93 Jo pasal 9  UU Karantina Kesehatan No. 6 Tahun 2018 dan pasal 216 KUHAP.
 
Meskipun PSBB bukan Karantina Wilayah, tetapi semua aturan dan ketentuan UU, PP, Perda, Pergub dan lainya tentang PSBB wajib dipatuhi oleh setiap orang. Konsekwensi dari tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
 
Poda Metro Jaya melalui surat Nomor : B/19925/XI/RES.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 15 November 2020 meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Bawesdan mengklarifikasi pada hari Selasa 17 November 2020. Gubenur Anies telah memuhi undangan dan menyampaikan klarfikasi selama hanpir 9 jam di Ruang Unit V Subditkamneg Ditreskum Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman No 55 Jakarta Selatan.
 
Bila membaca dari surat undangan Polda Metro Jaya kepada Anies tentang permintaan klarifikasi, sepertinya ada orang lain yang diduga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Permintaan klarifikasi kepada Anies adalah tindakan awal Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan barang bukti dugaan tindak pidana tersebut.
 
Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tak boleh mengangap enteng kasus ini. Permintaan klarifikasi Gubernur DKI Jakarta oleh Polda Metro Jaya menandakan ini kasus besar. Di samping itu, hal ini baru pertama kali ini terjadi. Anies telah menyampaikan semua informasi tabpa dikurangi atau ditambahkan.  
 
Semua kemungkin bisa saja terjadi, tergantung dari hasil penyelidikan Polda Metro Jaya menemukan tindak pidana yang terjadi. Bila tak ada, kasus ini akan dihentikan, tetapi bila ada tindak pidananya, maka dilanjutkan ke penyidikan. Lalu penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Oleh karenanya, Anies harus mengantisipasi kelanjutan kasus ini.
 
Jakarta, 19 November 2020