Pelantikan 13 Pejabat DKI Tidak Sesuai UU

Pelantikan 13 pejabat Pemprov DKI Jakarta, Selasa (23/2/2021). [ist]

Jakarta, Dekannews - Pelantikan 13 pejabat DKI Jakarta pada Selasa (23/2/2021) tidak hanya aneh dan mencurigakan tapi juga diduga kuat tidak sesuai peraturan perundangan-undangan yakni UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN. “Dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN terutama Pasal 115 ayat 1 menyatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Untuk tingkat provinsi, Gubernur sebagai PPK dan Sekda sebagai pejabat yang berwenang (PyB),” ungkap  Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Menurut Amir, dalam Pasal 115 ayat 3, tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. Ayat 2 menyebutkan, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. “Proses itu yang tidak dilakukan Pemprov DKI dalam pelantikan 13 pejabat yang dilantik. Jadi Gubernur menetapkan para pejabat harus dari Sekda. Itu prosesnya dan tidak dilaksanakan,” terang Amir.

Masih menurut Amir, definisi PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan atau berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kalau kita memahami istilah ini proses pengangkatan dan pemberhentian dari Sekda bukan dari Asisten Sekda apalagi TGUPP,” jelas Amir.

Amir mengatakan ada peran Baperjab (Badan Pertimbangan Jabatan) di lingkungan ASN yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. “Baperjab secara tidak langsung memproses tetapi secara teknis dilakukan Sekda. Tugas Sekda sebagai PyB minta informasi ke Baperjab,” tandas Amir. (kir)