PBNU "Kuasai" Kepengurusan MUI Periode 2020-2025, Ulama Oposisi Pemerintah Tersingkir

Logo MUI. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Sejumlah tokoh yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, tersingkir dari kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.

Kepengurusan baru tersebut terbentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang dilakukan secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat (27/11/2020), dan dihadiri 17 tim formatur.

Mereka yang tersingkir adalah Din Syamsuddin, KH Bachtiar Nashir, Yusuf Muhammad Martak, dan Tengku Zulkarnain.

Din merupakan salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Bachtiar Nashir sempat memimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI yang kemudian bertransformasi menjadi GNPF-Ulama yang kini dipimpin Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain merupakan ulama yang sangat kritis terhadap pemerintah.

GNPF-MUI dan FPI memiliki peran besar dalam menciptakan Aksi 212 yang kemudian melahirkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dipimpin Slamet Maarif.

Munas X MUI memilih Rais Am PBNU Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum, sementara Wapres Ma'ruf Amin yang juga merupakan mantan Rais Am PBNU didapuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, dan Amirsyah ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Anwar Abbas.

Di Wantim, Ma'ruf memboyong beberapa pengurus harian MUI periode 2015-2020. Dua Wakil Ketua Umum MUI periode 2015-2020 yaitu Zainut Tauhid Sa'adi dan Muhyiddin Junaidi menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan 2020-2025.

Dengan demikian, Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan MUI semua berasal dari PBNU.

Din Syamsuddin mengkritik kepengurusan baru ini.

"Ketua Umum Wanpim sudah dari NU, maka Ketua Wantim jangan NU lagi. Wakil dari ormas-ormas perlu diakomodasi secara proporsional," ujar Din seperti dilansir Tempo.

Menurut Din, MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika salah.

Sesuai prinsip Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI yang lama, ujar Din, pemangku amanat di MUI baik Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan sebaiknya jangan merangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik.

"Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam," ujar dia.

Sayangnya, hasil Munas menetapkan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI adalah Wakil Presiden RI, sementara wakilnya adalah Wakil Menteri Agama RI.

Namun Ketua PA 212 Slamet Maarif menanggapi santai hal ini.

"Kami menghormati musyawarah yang telah dilakukan oleh MUI. Teriring doa semoga MUI tetap berjuang untuk umat, bukan untuk penguasa," katanya kepada CNN Indonesia. (rhm)