Papua Effect, Pemerintah Tidak Adil Bagi Maluku

Bendera Bintang Kejora (Papua) dan Bendera Benang Raja (Maluku). [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Pemerintah sungguh tidak adil terhadap orang Maluku. Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum tentunya penegakan hukum harus berpihak pada kebenaran serta tidak mengabaikan faktor keadilan. Semua orang semestinya diperlakukan sama di depan hukum.

Demikian diungkapkan Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku Adhy Fadhly menyikapi kondisi terkini terkait gejolak Papua. 

Menurut Adhy, setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam sila ke - 5 Pancasila yang berbunyi: “Keadlian Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

"Hal ini sangat jelas seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Namun beberapa hari terakhir ini sangat jelas terlihat bahwa pemerintah sangatlah tidak adil, pasca kejadian di Surabaya dan Malang, sehingga membuat masyarakat Papua bergolak," buka Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku Adhy Fadhly, kepada dekannews, di Jakarta, Jum'at (23/8/2019).

Hampir di semua daerah di Indonesia, lanjut Adhy, sebagai sebuah langkah protes terhadap tindakan rasis yang didapat para mahasiswa asal Papua di Surabaya, tentu kami sependapat bahwa tidak dibenarkan ada perilaku rasis bagi siapapun. "Secara emosional penghinaan terhadap rakyat Papua yang beraroma rasis secara tidak langsung penghinaan terhadap ras Melanesia dan Maluku juga merupakan bagian dari Melanesia," ujar Adhy.

Namun di satu sisi sangat disayangkan, kata Adhy, "Papua Effect" mempertontonkan ketidakadilan pemerintah, ketidak-adilan aparat penegak hukum, yang terkesan mandul di depan para demonstran. Bisa kita lihat saat ada kejadian pembakaran terhadap Bendera Merah Putih berikut ada nyanyian "Papua Bukan Merah Putih".  

Puncaknya saat rakyat Papua yang di Jakarta melakukan aksi di depan Istana pada 22 Agustus 2019, sambil membawa Bendera "Bintang Kejora" dan teriakan Papua Merdeka. Hal tersebut dipertontonkan dihadapan aparat TNI dan Polri, namun tidak ada sedikitpun langkah aparat penegak hukum terkait apa yang para pendemo lalukan. 

"Ini sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi pada rakyat Maluku, yang mana pemerintah sangat mengharamkan apapun yang berhubungan dengan simbol RMS. Kita lihat pada 29 Juni kemarin dimana aparat Kepolisian bersama dengan aparat TNI  menggeledah rumah salah satu warga dan hasilnya mendapatkan selembar kain Bendera "Benang Raja" maka saat itu pula 5 (lima) orang langsung digelandang ke Polsek dan hingga kini mendekam dalam penjara. Parahnya lagi diantara mereka yang digelandang ada yang sudah berumur 80 tahun," beber Adhy.

Bayangkan dengan apa yang terjadi saat ini, menurut Adhy, pemerintah membiarkan dan melihat begitu saja apa yang dilakukan massa aksi rakyat Papua. Ini sungguh tidak bisa diterima, maka dari itu pemerintah sudah sepantasnya memperlakukan semua warga negara sama di mata hukum, jika tidak berani menangkap pembakar Bendera Merah Putih. 

Para demonstran yang membawa Bendera Bintang Kejora secara nyata, juga yang melantunkan lagu Papua Bukan Merah Putih, maka pemerintah dalam hal ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Presiden Jokowi harus segera membebaskan ke lima orang rakyat Maluku yang sementara ditahan dikarenakan ditemukannya selembar kain bendera RMS "di dalam rumah" sendiri. 

"Ini dalam rumah bukan di tempat umum lho. Konsolidasi akan kami lakukan untuk mendapatkan keadilan dan asas kemanusiaan bagi mereka yang ditahan, terlebih bagi salah satu yang sudah lansia," terang Adhy.

Untuk memenuhi unsur keadilan bagi setiap warga negara, menurut Adhy, hukum tidak boleh pandang bulu. Entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan rasa keadilan kepada setiap orang.

Hukum hari ini sudah tidak lagi menjadi dasar bagi Bangsa Indonesia. Bahkan sering ada pengakuan informal publik karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

"Papua Efect" telah memperburuk citra diri bangsa, sekaligus menjajah bangsa kita sendiri. Kita seharusnya merasa malu dengan moral bangsa ini yang begitu naif dari aspek keadilan.

"Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negeri ini, bahkan mungkin saja dengan statment saya terkait penuntutan keadilan ini, saya bakal ditangkap," pungkas Adhy. (kir)