PAPD Nilai Penangkapan Deklarator KAMI Jumhur Hidayat Tak Sesuai Prosedur Hukum

Jumhur Hidayat saat akan diperiksa di Bareskrim Polri. (Foto: Indozone)

Jakarta, Dekannews- Persatuan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) menyesalkan tindakan polisi karena tidak menggunakan prosedur yang benar saat menangkap deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penangkapan itu juga terindikasi melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Para penangkap (polisi) yang berjumlah sekitar 30 orang pada Senin (12/10/2020) sekitar jam 7 WIB  langsung merangsek masuk ke dalam rumah, naik ke lantai 2 langsung mengetuk kamar pribadi Jumhur dan tidak memberikan kesempatan kepada Alia Febiani, istri Jumhur yang juga sedang berada di dalam kamar, untuk terlebih dahulu menggunakan hijab," kata Direktur Eksekutif PAPD, Agus Rihat P Manalu, seperti dikutip dari siaran tertulis yang diterima dekannews.com,  Jumat (16/10/2020).

Ia menambahkan, ketika polisi-polisi itu ditanya tentang surat perintah dan maksud kedatangannya, mereka hanya menjawab bahwa ada surat perintah untuk melakukan penangkapan, akan tetapi surat perintah tersebut tidak langsung diberikan.

Saat penangkapan, jelas Agus, polisi menggeledah seluruh rumah, termasuk kamar anak-anak, dan membawa seluruh gadget, termasuk handphone dan laptop milik anak-anak yang seyogyanya merupakan alat yang digunakan anak-anak untuk sekolah dari rumah, sehingga menimbulkan traumatik tersendiri bagi anak-anak.

"Para penangkap (polisi) juga tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan sebagian dari mereka yang masuk ke dalam rumah tidak memakai masker. Saat ditegur oleh Alia terkait protokol kesehatan, teguran diabaikan," lanjut Agus.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya PAPD mendukung secara penuh proses penegakan hukum yang dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan negara, termasuk dalam menangkap orang-orang yang diduga menjadi dalang di balik maraknya aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, akan tetapi penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih dengan mengungkap keseluruhan dalang kerusuhan hingga ke akar-akarnya;

"Hukum harus menjadi panglima di Negara Hukum seperti Indonesia, dan bukan dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan penguasa. Penegakan hukum jangan dijadikan alat untuk mengebiri hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara, khususnya hak berpolitik dan mengemukakan pendapat," imbuh dia.

Agus juga mengingatkan bahwa dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagai representasi negara harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri, bukan dengan sikap arogansi dan represif yang cenderung melanggar hukum, termasuk dalam prosesi penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka.

"PAPD menyesalkan prosesi penangkapan terhadap para aktivis yang dilakukan pada hari Senin (12/10/ 2020) lalu, khususnya terhadap aktivis senior pro demokrasi Jumhur Hidayat yang dilakukan dengan cara-cara di luar prosedur hukum sebagai mana yang telah ramai diceritakan di berbagai media berdasarkan keterangan dari Alia," tegas dia.

Seoerti diketahui, Jumhur termasuk salah satu dari delapan aktivis KAMI yang ditangkap polisi dengan tuduhan menyiarkan berita bohong dan hasutan terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa, buruh dan pelajar di berbagai penjuru Tanah Air, termasuk Jakarta.

Jumhur dan kawan-kawan dituduh menyebarkan berita bohong dan hasutan melalui akun media sosial mereka dan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau oasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga  Hartarto sempat menuding ada yang menggerakkan dan mendanai aksi ujuk rasa menolak UU Ciptaker  itu, namun hingga kini tak jelas siap yang dimaksud, karena tak pernah dibuka secara terang-terangan ke publik. (rhm)