PAN dan PKS Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin

Bendera PAN dan PKS. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Dua partai pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, PAN dan PKS, memastikan diri menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Kepastian ini didapat setelah PAN juga menyatakan akan menjadi oposisi seperti PKS. 

"Kami insya Allah akan berada di luar pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum PAN Ahmad Hanafi Rais di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir CNN Indonesia, (23/10/2019).

Anak sulung Amien Rais itu menilai, wajar jika Jokowi mengajak seluruh partai-partai koalisi pendukungnya untuk berada di dalam pemerintahan, karena dia  pemenang Pilpres 2019, sementara PAN saat Pilpres mengusung Prabowo-Sandiaga Uno. 

Maka, kata dia, pihaknya berkomitmen akan tetap berada di luar pemerintahan. Bahkan, katanya, PAN akan menjadi antitesis dari pemerintahan Jokowi ke depannya guna mengawal proses check and balance di parlemen.

"Kalau pemerintahan punya tesis gitu ya, kalau oposisi punya antitesis, kami akan mengambil peran itu," kata dia.

Terkait sikap Partai Gerindra yang bergabung ke pemerintahan Jokowi, bahkan Prabowo akan menjadi Menteri Pertahanan, Hanafi mengatakan menghargai keputusan tersebut. 

"Urusan menteri memang sudah urusan prerogatif presiden. Jadi, ya sudah, kami hargai semua keputusan politik dari masing-masing partai," kata Hanafi.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman juga mengatakan kalau partai yang dipimpinnya akan tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi. Ia meminta agar para kader dapat menyampaikan sikap ini dengan tegas dan jelas tanpa arogan karena oposisi sendirian.

Sohibul mengakui sikap untuk menjadi oposisi ini bukan pilihan ideal melainkan justru pilihan berat.

"Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif, namun tetap rendah hati. Ketahuilah ini bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat," ujar Sohibul melalui keterangan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Sohibul mengklaim sikap untuk berada di luar pemerintahan ini merupakan bentuk tanggung jawab menjaga marwah demokrasi. Apalagi mayoritas partai di parlemen kini mendukung pemerintahan Joko Widodo.

"Di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa tanggung jawab menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan," katanya.

Sohibul meminta pada seluruh kader PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain.

Ia juga meminta agar para kader tetap menghormati sikap politik pihak lain, begitu pula sebaliknya.

"Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujar Sohibul. (man)