Pakar: Pasal 6 Dapat Gugurkan UU Ciptaker

Bivitri Susanti. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews-  Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, pasal 6 dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (2/11/2020) malam dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Ia bahkan menyebut, UU itu dapat dibatalkan karena ada satu pasal yang tak bisa dilaksanakan.

"Kejanggalan pasal ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah menggarap UU Ciptaker," kata dia seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (3/11/2020).

Menurut Bivitri, kejanggalan pasal 6 dapat menjadi alasan tambahan argumen bahwa UU Ciptaker layak dibatalkan, dan pasal itu dapat menggugurkan semua isi UU Ciptaker, karena salah satu pasalnya tak bisa dilaksanakan.

"Kejanggalan pasal ini bentuk pembahasan undang-undang yang asal-asalan oleh pemerintah," tegas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI melalui akun Twitter-nya, @FPKSDPRRI, Selasa (3/11/2020), mengungkap adanya keganjilan pada UU itu, karena pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat (1) huruf a, namun ayat yang dirujuk tak ada.

Pasal 5 berbunyi: "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4  meliputi bidang hukum yang  diatur dalam undang-undang terkait".

Pasal 6 berbunyi: "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. Penyederhanaan Perizinan berusaha sektor; dan
d. Penyederhanaan persyaratan investasi".

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)  Pratikno  mengakui adanya kekeliruan pada UU yang telah diteken Presiden Jokowi pada Senin (2/11/2010) malam itu.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," kata Pratikno seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (3/11/2020).

Ia menegaskan, kekeliruan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pihaknya untuk menyempurnakan kembali kualitas UU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi.

Meski demikian Pratikno mengaku, setelah berkas UU Cipta Kerja diterima pemerintah dari DPR pada 14 Oktober 2020, Kementerian Sekretariat Negara segera melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

"Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," kata dia. (rhm)