Oktober 2019, Trans 1000 Mulai Beroperasi di Perairan Kepulauan Seribu

Nana Suryana. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- PT Trans 1000 Jakarta Transportindo memastikan akan mulai beroperasi melayani jasa angkutan transportasi laut di perairan Kabupaten Kepulauan Seribu pada Oktober 2019 setelah RPK (Rencana Pengelolaan Kapal) diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

"Info yang saya terima tadi pagi, (pengurusan) RPK akan selesai pekan ini, antara Kamis atau Jumat," kata Dirut Trans 1000 Nana Suryana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9/2019). 

Ia menyebutkan, ada tiga jenis RPK yang akan diterbitkan Kemenhub, di antaranya RPK Khusus dan RPK Reguler. 

"RPK itu kemudian akan kami koordinasikan dengan Dishub (Dinas Perhubungan) untuk mendapatkan izin trayek," katanya. 

Nana memperkirakan, setelah izin itu terbit dan persiapan tuntas, mulai Oktober 2019 perusahaannya sudah mulai beroperasi secara resmi untuk mengangkut penumpang dari Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, ke pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Pada tahap pertama akan dioperasikan dua unit kapal, yakni Kapal Motor Penumpang (KMP) Meranti Express 33 dan KMP Karunia Jaya, dan pada rentang Oktober-Desember 2019 armada ditambah dua unit. 

Pada saat yang bersamaan, atau tepatnya mulai November 2019, Trans 1000 mulai memproduksi enam unit KMP untuk juga dioperasikan di perairan Kepulauan Seribu. 

Selama keenam kapal baru itu sedang dalam proses pengerjaan di perusahaan galangan kapal di luar Jakarta,  keempat kapal yang beroperasi melayani penumpang dengan rute Pelabuhan Kaliadem-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Pelabuhan Kaliadem-Kecamatan Kepulauan Selatan, Tanjung Pasir-Rawa Saban, dan sebagai feeder (pengumpan). 

Nana mengatakan, pihaknya tidak akan mengerahkan pengamanan secara berlebihan saat launching operasional perdana maupun saat kapal-kapal beroperasi secara rutin melayani masyarakat Kepulauan Seribu dan wisatawan. 

"Tapi bukan berarti pengamanan itu tak ada, pasti ada, tapi secukupnya saja, tidak berlebihan karena saya pribadi yakin takkan terjadi apa-apa," tegasnya. 

Seperti diketahui, rencana operasional Trans 1000 diprotes sejumlah pemilik kapal tradisional dan PT Samudra Sumber Artha (SSA), perusahaan yang menjadi mitra sekaligus 'bapak angkat' para pemilik kapal tradisional, karena dicurigai akan mengambil alih dan memonopoli jasa layanan transportasi laut di perairan Kepulauan Seribu yang telah selama bertahun-tahun menjadi sumber mata pencaharian mereka. 

Kecurigaan muncul karena seiring beroperasinya kapal-kapal Trans 1000, perusahaan ini berencana meremajakan kapal-kapal tradisional menjadi kapal kargo. 

Terkait kecurigaan ini, Nana mengatakan kalau hal itu tak benar, karena saat kapal-kapal tradisonal itu dijadikan kapal kargo, para pemiliknya akan mendapat kompensasi sebesar Rp35 juta/bulan dari aktivitas pengangkutan barang yang dilakukan. 

Di sisi lain, dari kapal-kapal cepat (KMP) yang dioperasikan Trans 1000 sebagai pengganti kapal-kapal tradisional tersebut, para pemilik kapal mendapat fee Rp5.000/penumpang. 

"Kapal-kapal itu juga akan menjadi milik mereka, sementara Trans 1000 akan menjadi operatornya," tegas dia. 


Berawal dari kasus di Pulau Tidung

Dari paparan Nana diketahui kalau konsep peremajaan kapal tradisional yang diusung Trans 1000 merupakan konsep yang didukung Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, maupun saat kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan. Konsep ini yang dijadikan acuan oleh Pemprov DKI untuk merevitalisasi sarana transportasi laut di perairan Kepulauan Seribu. 

Nana menjelaskan, konsep itu ia susun sejak 19 Agustus 2015, hanya dua hari setelah ia melihat seorang ibu tercemplung ke laut saat dalam perjalanan dari Pulau Tidung ke daratan (Pelabuhan Kaliadem). 

"Waktu itu saya sangat prihatin karena di Jakarta yang saat itu APBD-nya sudah mencapai Rp75 triliun, ternyata ada kapal penumpang yang kurang safety seperti itu. Maka saya susunlah sebuah konsep untuk mengubah sarana transportasi laut yang tak layak di Kepulauan Seribu, menjadi layak, yakni dengan meremajakan kapal-kapal tradisional yang terbuat dari kayu, menjadi kapal modern," katanya. 

Nana lalu mengajukan konsepnya kepada Ahok, dan disetujui karena saat itu Dishub tak punya master plan untuk membenahi transportasi di perairan Kepulauan Seribu. Bahkan untuk merealisasikan konsep itu,  Ahok membentuk Tim Enam, yakni Tim Pembentukan Transportasi Laut di Kepulauan Seribu yang fokus pada empat kegiatan, yakni peremajaan kapal tradisional, perbaikan dermaga, ticketing, dan pengelolaan kapal-kapal yang diremajakan. 

Pada Pilkada Jakarta 2017, Ahok dan Cawagubnya, Djarot Syaiful Hidayat, kalah dari pasangan Anies-Sandi. Realisasi konsep itu pun batal, dan selama berbulan-bulan konsep mengendap. 

"Pak Sandi yang saat itu masih menjadi Wagub DKI, mengetahui keberadaan konsep itu, dan mengutus orang kepercayaannya untuk menemui saya," lanjut Nana. 

Melalui serangkaian pembicaraan yang cukup panjang dan melibatkan pejabat terkait, akhirnya Pemprov DKI menyepakati untuk merevitalisasi sarana transportasi di perairan Kepulauan Seribu dengan menggunakan konsep itu. 

Hanya saja, jelas Nana, karena yang diremajakan merupakan kapal milik masyarakat dan bukan aset Pemprov DKI, maka peremajaan tak bisa menggunakan dana dari APBD. 

"Atas saran Pak Sandi, pada 2018 saya pun mendirikan PT Trans 1000 Jakarta Transportindo," tegasnya. 

Mantan motor pengumpulan KTP untuk Ahok menjelang Pilkada Jakarta 2017 ini mengakui, sejak konsep digagas pada 2015 hingga PT Trans 1000 berdiri, ia telah menghabiskan dana sekitar Rp4 miliar dimana separuh dari dana itu merupakan hasil berutang, agar konsepnya tetap dapat diimplementasikan. 

Ia, katanya, bahkan harus 'keliling gunung' untuk menemui instasi-instansi terkait agar mendapat dukungan, termasuk ke Kemenhub, Dishub, TNI AL, Polri, Bank DKI dan Komisi B DPRD DKI Jakarta. 

"Jadi, kalau ada yang bilang saya nggak punya uang, ya itu memang benar. Itu sebabnya saya berutang," tegasnya. 

Ketika ditanya bagaimana ia membiayai peremajaan kapal tradisional jika Trans 1000 telah resmi beroperasi? Nana mengatakan bahwa saat ini ia telah memiliki investor, dan ia menyebutkan sedikitnya tiga nama yang menjadi investornya tersebut. 

"Untuk tahap pertama, kapal tradisional yang akan kita remajakan sebanyak 12 unit," katanya. 

Nana mengaku kalau saat ini 33 dari 42 kapal tradisional yang aktif beroperasi, 29 di antaranya sudah disepakati pemiliknya untuk diremajakan oleh Trans 1000. Dan dari jumlah itu, dua pemilik kapal telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada Minggu (15/9/2019). 

Nana menegaskan, ia takkan mempermainkan apalagi menipu pemilik kapal tradisional. Apalagi karena berdasarkan arahan Pemprov DKI, untuk sistem transaksi online, ia bekerjasama dengan Bank DKI guna mencegah kebocoran dan mengedepankan transparansi. MoU untuk kerjasama ini akan diteken akhir September ini. 

Soal tudingan seorang mantan karyawan Trans 1000 bernama Indra yang mengatakan bahwa ia hanya digaji Rp1-2 juta dari gaji sebesar Rp16 juta yang dijanjikan, Nana mengatakan kalau saat ia menerima pemuda itu bekerja, ia sudah mengatakan kalau gaji itu akan dibayar full setelah Trans 1000 beroperasi. 

"Sampai dia tidak bekerja lagi dengan kami, Trans 1000 kan belum beroperasi, belum ada pemasukan. Tapi sebelum dia saya keluarkan, dia saya beri Rp5 juta," tegasnya. (rhm)